Home / Nasional

Selasa, 10 April 2018 - 13:53 WIB

DPR Ajukan Rencana Anggaran Rp7,7 Triliun untuk 2019

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing, Jakarta, Selasa (10/4)

JAKATA, LANDAKNEWS – Rapat Paripurna DPR menyepakati laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019 sebesar Rp7,72 triliun.

Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar Rp2 triliun dari anggaran tahun sebelumnya yang Rp5,7 triliun di 2018.

“Kami sampaikan bahwa kebutuhan anggaran DPR RI Tahun 2018 sesuai usulan dari seluruh alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR serta Badan Keahlian DPR,” kata Ketua BURT Anton Sihombing saat membacakan laporan, dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (10/4).

Baca juga  KPK Segel Ruang Kerja Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur

Anton mengatakan anggaran Rp7,721 triliun itu terdiri dari anggaran dua satuan kerja (satker).

Pertama, satker dewan sebesar Rp4,86 miliar yang terdiri dari dua program, yaitu program pelaksanaan fungsi DPR sebesar Rp926 juta dan program penguatan kelembagaan DPR sebesar Rp3,93 triliun.

Kedua, satker Sekretariat Jenderal senilai Rp2,85 triliun. Anggaran ini terdiri dari dua program, yaitu program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp2,78 triliun, dan dukungan keahlian fungsi dewan sebesar Rp68,38 miliar.

Baca juga  KPU Akan Banding Soal Putusan Penundaan Pemilu

“Besar harapan kami agar pemerintah dapat memenuhi kebutuhan anggaran DPR RI tahun 2019 ini,” kata Anton.

Pada 2018, DPR mendapat anggaran sebesar Rp5,7 triliun dan Rp601 miliar di antaranya diperuntukkan sebagai anggaran pembangunan gedung baru dewan. (arh/sur)

Sumber: CNNI

Share :

Baca Juga

Nasional

Maraknya Kasus Perundungan Siswa, Potret Buram Dunia Pendidikan yang Nihil Nilai Kemanusiaan?

Nasional

Ridwan Kamil Dinilai Jadi ‘Biang Kerok’ Perundungan Guru Pengkritiknya di Media Sosial

Nasional

Prabowo Resmi Lantik Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih

Nasional

Hakim Kena OTT, MA Berterimakasih ke KPK

Nasional

Gubernur Sultra Nur Alam Ditahan KPK Usai Jalani Pemeriksaan

Nasional

Indonesia Sentuh Angka Positivity Rate COVID-19 Terendah Selama Pandemi

Nasional

Kemendagri dan OJK Sinergi Perkuat Akses Keuangan Daerah yang Inklusif

headline

Mencontoh DIY dalam Pemberantasan MIRAS
error: Content is protected !!