PONTIANAK – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Drs Didi Haryono SH MH memastikan hingga hari minggu ini pelaksanaan kegiatan penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjalan lancar dan aman atau tidak ada gangguan.
“Saya dari Jumat, (19/4) bersama Pejabat Utama Polda dan Kapolresta Pontianak Kota sudah berkeliling PPK di Kota Pontianak memantau pelaksanaan pengamanan di lokasi pleno perhitungan suara tingkat PPK,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Drs Didi Haryono SH MH, Minggu (21/4/2019).
Menurut Drs Didi Haryono SH MH, sesuai undang-undang pihak kepolisian dibantu TNI melakukan pengamanan dan berkoordinasi dengan seluruh panitia penyelenggara pemilu mulai dari PPK, Panwascam, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu memastikan bahwa proses penghitungan rekapitulasi suara sesuai dengan standar operasional.
Selain itu, pemantauan ini juga untuk melihat dan memastikan standar pengamanan kotak dan surat suara. Hasilnya lokasi rekapitulasi penghitungan suara ini sudah sesuai standar yakni digembok tiga yang kuncinya dipegang pihak PPK, Bawaslu, dan kepolisian.
Bahkan, siapapun yang tidak berkepentingan dilarang masuk serta petugas keamanan pun mengamankan di tempat yang sudah ditetapkan, sehingga pelaksanaan perhitungan suara tidak terganggu dan tetap fokus untuk meminimalisasikan hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kami terjunkan Personel untuk menjaga dan mengamankan PPK sampai proses pleno penghitungan selesai. Kami yakin proses penghitungan suara ini dilakukan dengan cara yang benar, tanpa ada intervensi, gangguan apalagi sampai ada kecurangan, karena semua saksi dari masing-masing partai maupun calon ikut memastikan,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Drs Didi Haryono SH MH.
Pola pengamanan yang dilakukan untuk di PPK dijaga 10-15 personel selama 24 jam. Sedangkan di KPU Kabupaten/Kota ditempatkan 30 personel lebih. Sedangkan untuk pengamanan di KPU Provinsi akan diterjunkan kompi personel Brimob dan kompi Personel Sabhara. “Ini untuk mengantisipasi dan mengamankan kelancaran proses rekapitulasi di KPU Provinsi,” pungkasnya.
Penulis: Humas Polda Kalbar
