PONTIANAK – Untuk menjaga stabilitas harga sembako di pasaran menjelang ramadhan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH akan turun langsung mengecek ketersediaan dan memantau pendistribusian, untuk memastikan seluruh stok bahan pokok di Kalbar aman. Balai Petiti Kalbar, Selasa (30/4/2019).
“Tiga hal yang yang selalu kita atensi terkait kebutuhan primer ini, yakni bagaimana memastikan kecukupan stok dan memastikan distribusi, jangan sampai ada penimbunan-penimbunan,” kata Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Selain itu, memastikan harga eceran tertinggi di pasaran, dalam hal ini harus kita konsepkan bersama, harus ada sangsi bagi mereka yang memainkan dengan menaikkan harga sehingga persentase disparitas harganya tinggi, jangan sampai pasar suka suka menentukan disparitas harga yang tinggi. kita akan tangani bersama-sama karena ini merupakan kebutuhan primer.
Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH mendukung adanya gudang Legal, sehingga kontrol daripada seluruh empat komponen tadi ditambah dari satgas pangan benar-benar bisa memantau dan pengusahapun akan nyaman, semuanya akan bisa terlaksana, makanya perlu komitmen dari kita semua dalam rangka ketercukupan, ketersediaan, distribusi serta harga. Jangan sampai ada warga kalbar satu orang pun kelaparan karena tidak ada makanan,” ujarnya.
Hal-hal inilah yang harus kita bicarakan, kemudian ambil kesepakatan, kita ambil satu komitmen bersama untuk nanti ramadhan dan lebaran benar-benar dapat kita rayakan bersama.
“Kami dari kepolisian dengan satgas pangan dengan dibantu oleh teman teman TNI san stakholder lainnya tentunya selalu mengiringi, mengawal, menjaga semua hal terkait untuk kepentingan masyarakat khususnya di kalbar, apapun itu sepanjang untuk kepentingan masyarakat pasti akan kita kawal, kita jaga, kita lancarkan dan kita sukseskan,” tutur Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Sekali lagi, selama ini kita sudah mendapat apresiasi dari pusat dalam hal penegakkan hukumnya, akan tetapi bukan sebenarnya penegakkan hukum yang menjadi utama kinerja kita.
“Kinerja yang utama, bagaimana masyarakat ini bisa menikmati, bisa merasakan, semua hal terkait harganyalah, ketersediaan pangannyakah dan kesemuanya. Penegakkan hukum adalah opsi terakhir manakala ada hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran daripada distribusi maupun ketersediaan,” tegas Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Mantan Wakapolda Kepulauan Riau ini juga bersama Satgas Pangan akan melihat gudang Bulog, melihat data yang ada di bulog untuk ketersediaan satu bulan kedepan ini dan seterusnya, akan kita cek apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Bulog, karena bagaimanapun juga kita tau Bulog inilah yang akan memberikan satu keterkaitan dengan itu semua,” tuturnya.
Demikian juga, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memastikan stok bahan pokok di Kalimantan Barat aman. Memang di akui ada beberapa komiditas mungkin mengalami kenaikan karena permintaan tinggi seperti telur dan ayam utamanya menjelang idul fitri.
“Kalau permintaan banyak otomatis akan naik harganya, karena ketersedian barang tidak sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji juga menilai salah satu alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk menekan laju inflasi khusus di Kota Pontianak lantaran Kabupaten Kubu Raya tidak memiliki pasar.
Oleh karena itu, diperlukan keberadaan pasar sangat diperlukan di Kabupaten Kubu Raya agar hitungan kebutuhan terhadap komuditas tertentu genah atau akurat.
“Sekitar 30 hingga 40 persen masyarakat Kabupaten Kubu Raya bergantung dengan keberadaan pasar di plamboyan padahal barang-barang yang ada di plamboyan di suplay oleh kubu raya,” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji juga meminta pemerintah provinsi dan jajaran akan menjaga stok dan ketersedian bahan pokok pada saat menyambut bulan ramadan hingga hari raya idul fitri mendatang.
“Untuk stok bahan pokok untuk ramadan dan idul fitri akan kita jaga,” tutupnya.
Sebagai informasi, Kepala Bulog Drive Kalbar, Walikota Pontianak, Wakil Bupati Kubu Raya dan Dirreskrimsus Polda Kalbar turut memberikan pemaparan. Rapat Koordinasi Daerah ini dihadiri Ketua DPRD Prov. Kalbar; Pangdam XII / Tanjungpur; Para unsur Pimpinan Daerah; Para Seketariat Daerah Pemerintah Provinsi; Para Kepala Dinas Instansi Terkait Pemerintah Provinsi; Kepala Instansi Pertikal Terkait; Kepala Bank Pemerintah; Para Pimpinan BUMN, dan Kepala Dinas Instansi Terkait Kabupaten/Kota se-Kalbar.
Penulis: Humas Polda Kalbar
