PONTIANAK, KALBAR – Kodam XII/Tanjungpura akan memaksimalkan program percepatan desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini disampaikan Pangdam XII/Tpr, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmad usai bersama Forkopimda Kalbar mendampingi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar membuka Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 yang berlangsung di Ballroom Hotel Kini, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
“Kedepan Kodam akan memaksimalkan program desa mandiri karena ada perintah dari gubernur pada tahun 2023 kami harus bisa menjadikan sebanyak 445 desa mandiri, ini tantangan dan saya yakin kita mampu dengan semua itu, mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari menteri serta gubernur kami siap melaksanakan program percepatan desa mandiri untuk mensejahterakan rakyat,” pungkas Pangdam XII/Tpr.
Sebelumnya, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad dalam kesempatan tersebut melaporkan kepada Menteri Desa dan PDTT, bahwa saat ini Kodam XII/Tpr tengah bersinergi dengan Pemprov. Kalbar melaksanakan program Gubernur Kalbar yaitu pembentukan desa mandiri di Kalimantan Barat.
“Kodam XII/Tpr beserta jajaran membantu percepatan proses pembangunan desa mandiri terutama kami prioritaskan ke-63 desa dimana proses pekerjaan yang sedang di laksanakan saat ini secara umum telah kita laksanakan prosentasinya adalah kurang lebih hampir 90% jadi saat ini sudah tahap finishing,” jelas Pangdam XII/Tpr pada Menteri.
Pangdam XII/Tpr menyampaikan bahwa dalam percepatan desa mandiri di Kalbar, Kodam XII/Tpr dalam pelaksanaanya melibatkan para Dandim, Danramil, Babinsa jajaran beserta masyarakat di desa. Saat ini telah menunjukan hasil yang optimal di mana dari target 63 desa ternyata dari Provinsi Kalbar telah mencapai 87 desa mandiri ini.
Disampaikan juga bahwa Kodam XII/Tpr membangun dengan sasaran indeks ketahanan baik kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik diarahkan pada indikator-indikator ketersediaan misalnya poskamling, posyandu, perpustakaan, membuka akses jalan, pembangunan jembatan, MCK, kesehatan.
“Disamping itu aspek non fisik juga kita lakukan penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, penyuluhan kesehatan, berkoordinasi dengan dinas kesehatan hukum dan radikalisme,” pungkasnya.
Sedangkan Rakor Program Inovasi Desa (PID) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dihadiri oleh Para Dirjen Kementerian Desa dan PDTT serta Forkopimda Kalbar. Serta diikuti dari konsultan provinsi, tenaga ahli kabupaten, BAPPEDA Kabupaten, pendamping desa, dan pendamping lokal desa, serta camat dan kepala desa se-Kalbar. (Pendam XII/Tpr)
