LANDAK– Dalam rangka optimalisasi pelayanan program jaminan kesehatan nasional terutama pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Pemerintah Kabupaten Landak menggelar acara Forum Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Tahun 2020 yang digelar secara virtual melalui video conference, Jum’at (24/04/20).
Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Landak, dan dihadiri secara virtual oleh unsur terkait mulai dari Kepala BPJS cabang Pontianak dan cabang Ngabang, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Landak, para Kepala Dinas terkait pada Pemerintah Kabupaten Landak, Ketua IDI Kabupaten Landak, beberapa Kepala Puskesmas, dan seluruh peserta forum kemitraan Kabupaten Landak tahun 2020.
Melalui forum ini Bupati Landak mengajak semua pihak untuk mendukung program strategis saat ini yaitu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Landak.
Kabupaten Landak sendiri saat ini dari 401.147 penduduknya, sudah terdaftar sebanyak 312.698 penduduk yang menjadi peserta JKN-KIS, atau sebesar 77,95 persen.
Bupati Landak menyampaikan bahwa penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional dilaksanakan demi memastikan seluruh penduduk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat di kabupaten Landak.
Terlebih pada kondisi pandemi COVID-19 yang dialami negara saat ini, maka diperlukan harmonisasi dan koordinasi lintas sektor/ instansi terhadap kebijakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan serta penularan virus mematikan ini.
“Diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder baik dari pemerintah pusat, pemda, pemberi pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, badan usaha, peserta jaminan kesehatan, dan seluruh masyarakat untuk terus menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional,” terang Karolin saat menyampaikan sambutannya.
Lebih lanjut Karolin mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Landak terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan, pemenuhan komitmen dan standar pelayanan minimal, serta peningkatan mutu layanan kesehatan.
Pada masa tanggap darurat pandemi COVID-19 seperti saat ini terdapat beberapa kebijakan yang telah dijalankan dan memerlukan sosialisasi lintas sektor khusunya terkait pelayanan telemedicine dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui mobile JKN.
Walaupun masih banyak kekurangan dan berbagai kendala yang akan dihadapi, Karolin mengajak semua unsur terkait agar bekerja maksimal.
“Dari sisi SDM dan infrastruktur Kabupaten Landak saya yakin masih sangat terbatas. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan daerah-daerah yang sudah ada sinyal, itupun dengan SDM masyarakat kita, saya khawatir ini kurang berjalan di Kabupaten Landak. Tetapi ini menjadi tugas dari kita semua bagaimana caranya kita memaksimalkan telemedicine ini,” tutur Karolin.
Salain itu, pelayanan obat kronis dan obat program rujuk balik (PRB) guna mengurangi kontak pasien dengan dokter di Puskesmas dan Rumah Sakit melalui penggunaan antrian online disemua Puskesmas kabupaten Landak dan RSUD Landak. Penyediaan display tempat tidur dan display tindakan medik operatif, serta rencana proses verifikasi klaim COVID-19 yang akan dilakukan oleh BPJS kesehatan.
Sehubungan dengan hal ini, Bupati Landak menginstruksikan semua pihak terkait untuk bergotong royong mendukung program strategis nasional tersebut.
“Mari kita bersinergi dan bergotong-royong wujudkan cakupan semesta jaminan kesehatan nasional dengan pelayanan yang bermutu di Kabupaten Landak,” ucapnya.
Penulis: MC
