Pontianak, Selasa (7/6/21) – Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menghadiri acara Penandatanganan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 dan Arahan Gubernur Kalimantan Barat tentang Percepatan Peningkatan Status IDM Melalui Keterlibatan Peran Swasta, yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar.
Acara juga dihadiri Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Wakapolda Kalbar, Kajati Kalbar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bappeda Prov. Kalbar dan Koordinator Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kalbar serta para Bupati dan Walikota melalui Video Conference.
Penandatanganan Berita Acara IDM Tahun 2021 dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar, Kepala Bappeda Prov. Kalbar dan Koordinator Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kalbar.
Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad dalam acara menyampaikan bahwa akan terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya membangun desa di Provinsi Kalbar menjadi desa yang maju dan mandiri.
Pangdam menegaskan, melalui program Desa Mandiri, Kodam XII/Tpr telah mendukung kebijakan Gubernur, dengan membentuk Satgas Desa Mandiri yang membantu dan mewujudkan Desa Mandiri di wilayah Provinsi Kalbar agar segera terwujud.
“Untuk mewujudkan pembangunan desa di Provinsi Kalbar, perlu adanya kerjasama antar Stakeholder melalui peningkatan sinergitas TNI, Polri dan Pemda bersama rakyat dalam pembangunan daerah sehingga diharapkan masyarakat Kalbar dapat makmur dan lebih sejahtera,” tegas Pangdam.
Sedangkan Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji dalam kesempatan tersebut berharap untuk tahun depan akan semakin banyak lagi desa dengan status mandiri.
“Alhamdulilah kita sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Ini satu kemajuan yang luar biasa,” kata Gubernur.
Mantan Walikota Pontianak dua periode ini mengatakan, pemerintah menargetkan dalam dua tahun kedepan untuk di Kalbar tidak ada lagi desa berstatus tertinggal.
“Kita bisa dan ini bukan hal yang sulit. Sepanjang gerak pembangunan itu berdasarkan indikator – indikator yang sudah ditetapkan. Sehingga penilaianya lebih gampang,” tegasnya. (Pendam XII/Tpr)
