LANDAK – Persatuan Penggilingan Padi dan Pedagang Beras (PPERPADI) yang bertujuan untuk menwujudkan usaha penggilingan padi dan perberasan yang profesional, mandiri, tangguh, efisien, berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat agroindustri dan keseimbangan perekonomian pedesaan dan perkotaan.
Dalam meninggkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Landak serta melakukan pengembangan pada padi, Pemerintah Kabupaten Landak menjalin kerjasama dengan PERPADI Kalimantan Barat agar para petani bisa melakukan bisnis pertanian secara profesional yang berlangsung di Kantor Bupati Landak, jum’at (01/10/21).
Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan kepada PERADI Kalimantan Barat agar dapat menjamin para petani di Kabupaten Landak dalam melakukan kerjasama tersebut mengingat ada risiko-risiko yang juga harus diperhatikan.
“Saya tidak mau nanti para petani mengeluh ke saya apabila gagal panen akibat bencana alam maupun non alam, apakah ada asuransinya atau tidak dan jaminannya seperti apa. Nanti ketika tidak ada permasalahan yang dicari pasti Bupati dulu bukan PERADI atau Buyer,” ungkap Karolin.
Bupati Karolin menjelaskan bahwa ada 2.967 jumlah kelompok tani, 153 gabungan kelompok tani dan sudah ada 7 kelembagaan ekonomi petani di Kabupaten Landak, sehingga harus ada jaminan pemasaran yang jelas untuk para petani.
“Kami perlu jaminan pemasaran, kemampuan belinya berapa, perusahaannya selama ini meminta stok ketersedian berapa, dimana mereka sudah pernah beli agar kita bisa melihatnya, dan biaya beli perusahan seperti apa. Sehingga dalam pertemuan ini kita harus benar-benar dibahas,” terang Karolin.
Ketua DPD PERPADI Kalimantan Barat Hazairin mengatakan kehardiran PERPADI akan menjadi perpanjangan tangan para petani di Kalimantan Barat termasuk di Kabupaten Landak dengan memberikan jalur pembeli dan peningkatan kualita produk pertanian.
“Ada 26 distributor yang siap membeli, jadi nanti kita harapkan mempersiapkan satu titik tempat penggilingan yang akan didukung oleh pusat serta aka nada kerjasama antara kelompok tani dengan Rice Milling Unit (RMU), sehingga inilah RMU yang akan bertanggung jawab,” ungkap Hazairin.
Penulis: MC
