JAKARTA – Dua bulan menjelang pelaksanaan Piala Dunia U-20, proses pengundian peserta grup akan digelar akhir bulan ini. Kehadiran tim sepak bola Israel mulai menarik perhatian. Sejumlah kalangan secara terang-terangan menyampaikan penolakan kehadiran tim iJA
Aksi penolakan kehadiran tim Israel di Piala Dunia U-20 mulai bermunculan. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI KH. Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqig, Partai Keadilan Sejahtera PKS hingga ormas yang selama ini mendorong kemerdekaan Palestina telah mendesak pemerintah agar berani mengambil sikap, dengan menolak kehadiran delegasi Israel di Piala Dunia U-20.
Alih-alih penolakan itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus melakukan persiapan. Deputi III Kemenpora, Raden Isnanta mengatakan pemerintah Indonesia selaku tuan rumah berkewajiban menyediakan fasilitas sesuai standar organisasi sepak bola dunia FIFA. Hal lain tergantung sepenuhnya pada FIFA sendiri.
“Kita serahkan pada panitia Piala Dunia U- 20. Panitia dari federasi internasional FIFA. Pemerintah dalam hal ini Kemenpora, tugasnya menyediakan fasilitas dan sebagian besar sudah dilakukan,” ujar Isnanta saat ditemui di Solo, Rabu (8/3). Ditambahkannya, Indonesia tidak akan mengintervensi apapun keputusan FIFA.
Israel adalah salah satu dari 24 tim nasional yang akan bertanding di Piala Dunia U-20 di Indonesia. Israel lolos dengan menempati peringkat runner up di Piala Eropa 2022 setelah Inggris.
Proses drawing atau pengundian pembagian grup peserta Piala Dunia U-20 dijadwalkan akan digelar di Bali akhir bulan ini.
Dilema Indonesia
Pakar Hubungan Internasional di Universitas Sebelas Maret UNS Solo, Dr. Lukman Fahmi Djarwono, Kamis (9/3) mengatakan mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, rencana kehadiran tim Israel di U-20 menjadi dilemma bagi tuan rumah.
“Ini memang ada polemik karena timnas U-20 Israel berdampak pada sejumlah pihak yang menolak kehadiran mereka untuk datang ke Indonesia. Penolak beranggapan Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik, termasuk belum ada kedutaannya di Indonesia. Sejarahnya juga panjang dan kepentingan Indonesia banyak sekali yang memang menuntut untuk tidak mau menerima Israel dalam bentuk apapun,” ujarnya.
Di sisi lain, sebagai anggota FIFA maka Indonesia tetap harus mematuhi keputusan badan itu. “Indonesia kan anggota FIFA, apapun keputusan FIFA tetap harus dihormati. Kalau menentang keputusan FIFA bisa kena sanksi internasional,” tegasnya.
Posisi Indonesia Sebelumnya
Juru bicara aksi penolakan delegasi Israel di Solo, Endro Sudarsono, merujuk sikap Presiden Sukarno yang melarang tim Indonesia melawan tim Israel dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 1958 di Yugoslavia, dan penolakan tim Israel di Asian Games tahun 1962 di Jakarta.
“Sejarah nasional sudah mencatat sikap Presiden Soekarno pada Israel. Kita tetap konsisten terkait rencana delegasi Israel ke Indonesia dalam laga Piala Dunia U 20, mendesak pemerintah dan PSSI menolak kedatangan mereka ke Indonesia,” ujarnya.
Tim aksi penolakan itu telah memasang beberapa spanduk yang menyerukan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani untuk menolak kehadiran tim nasional Israel.
Tak hanya di dunia sepak bola, Indonesia juga pernah kewalahan ketika Israel mengirim pemain bulu tangkis Misha Zilberman di Kejuaraan Dunia Badminton tahun 2015 di Istora Senayan, Jakarta. Zilberman berhak tampil karena Israel masuk daftar negara yang berhak jadi peserta di kejuaraan dunia, tetapi ia tidak bisa masuk karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Zilberman sempat tertahan di Singapura dan baru diizinkan masuk setelah Federasi Badminton Dunia WBF mendesak panitia Kejuaraan Dunia Badminton 2015 turun tangan. Ia masuk Indonesia hanya 11 jam sebelum bertanding.
Deputi III Kemenpora Raden Isnanta mengatakan olahraga sedianya tidak ada hubungannya dengan politik. Tetapi menurut Dr. Lukman Fahmi, teori dan praktik di lapangan seringkali berbeda, dan setiap langkah memiliki risiko.
“Tiap negara yang sudah menjadi anggota dari organisasi internasional harus patuh ke kebijakan organisasinya itu, terlepas dari desakan domestik. Kecuali memang sudah ada nego antara pemerintah dengan organisasi”, pungkas Lukman.[ys/em]
Sumber: VOA
