JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akhirnya turut mengomentari soal kepindahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi kader PAN.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan kampanye di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Sabtu (9/12/2023).
Saat memberikan arahan ke ribuan kader PAN di wilayah itu, Zulhas secara gamblang mengklaim Presiden Jokowi telah bergabung dengan PAN, tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya.
“Sekarang Pak Jokowi itu partainya PAN. Udah enggak (Partai) yang lama, ribut terus,” katanya dikutip dari Pos Kupang.
Menurut Zulhas, PAN merupakan partai yang selalu membawa aura gembira, sehingga banyak diminati.
Zulhas yang kini menjabat Menteri Perdagangan itu menyebut, dinamika berpartai di PAN tidak ada marah-marah.
“PAN juga menghadirkan hubungan yang egaliter, mencintai satu sama lain, saling menghormati dan mencintai satu sama lain,” ucapnya.
Hasto tampak hati-hati dalam menyikapi isu tersebut, sambil tersenyum dia justru mempertanyakan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dimiliki Jokowi.
“Ya, nanti Pak Zul yang akan menunjukkan KTA-nya,” katanya saat ditemui usai menghadiri acara konsolidasi DPC PDI-P Kabupaten Serang, Banten, Minggu (10/12/2023) sore.
Hasto menganggap apa yang disampaikan Zulhas itu justru secara tidak langsung membantu pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Itu secara tidak langsung, merupakan cara Pak Zulkifli Hasan membantu Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD,” ujarnya dikutip dari Kompas.com.
Saat dipertegas apa maksud dari pernyataannya tersebut, Hasto tak menjawabnya secara lugas.
“Ya, artinya, sementara, kami bergerak untuk mendorong Pak Ganjar yang ternyata mendapatkan dukungan luas dari rakyat, bersama Prof Mahfud, apalagi dengan KTP Saktinya, mereka (kubu Prabowo-Gibran), ternyata orientasinya berbeda,” urai Hasto.
Politisi asal Yogyakarta ini juga ditanya apakah hal itu berarti PAN tidak solid dalam mendukung pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hasto menjawab tidak solidnya itu bisa saja karena calon presiden yang diusung PAN, Prabowo Subianto tidak bisa blusukan seperti capres PDIP Ganjar Pranowo.
“Ya, bagaimana? Pak Prabowo blusukan saja enggak bisa. Bagaimana mau solid?” uajrnya.
“Karena di dalam Pemilu ini, yang mau diukur kan gerakan dari calon, bukan imitasi dari calon,” tandasnya.
Sementara itu, baru-baru ini viral di medsos Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat penghargaan berupa sertifikat dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).
Tadinya, publik mengira penghargaan itu merupakan wujud apresiasi atas prestasi yang ditorehkan Jokowi setelah hampir dua periode memimpin Indonesia.
Ternyata, bukan. Sertifikat penghargaan yang diserahkan Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor, kepada ‘Jokowi’ adalah sertifikat penobatan sebagai alumnus paling memalukan.
Seperti diketahui Jokowi adalah alumnus Program Studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980.
Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985, sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM.
Penobatan itu disematkan BEM KM UGM di sela acara diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) di bundaran UGM, Jumat (8/12/2023).
Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi undang-undang ITE dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) disebut menjadi sederet pemicu penobatan itu.
Menurut Gielbran, penobatan ini sebagai wujud kekecewaan mahasiswa UGM pada Jokowi.
Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan, padahal sudah hampir dua periode Jokowi memimpin di Indonesia.
Mulai dari kasus korupsi, kini pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, malah justru menjadi pelaku kriminal.
Kemudian revisi undang-undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai sangat mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi.
Belum lagi soal konstitusi. Para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MKMK.
Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataannya MK memang tidak independen.
Apalagi dengan kedekatan personal antara keluarga Jokowi dengan Hakim Anwar Usman.
Serentetan persoalan tersebut, menjadikan Indeks demokrasi Indonesia dinilai semakin menurun.
“Kita merasa sudah tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan,” kata Gielbran.
Penobatan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan ini disimbolkan dengan pemasangan baliho bergambar wajah Jokowi.
Baliho berukuran cukup besar sekira 3×4 meter ini menggambarkan bagaimana Jokowi dalam dua fase.
Yaitu mengenakan almamater UGM berikut caping berpadu dengan Jokowi memakai jas dan mahkota raja.
Baliho tersebut terpasang di 3-4 titik di seputar kampus UGM.
Selain itu, wajah Jokowi dalam bentuk topeng juga dihadirkan dalam kursi kosong di diskusi tersebut.
Di akhir acara, panitia menyerahkan kajian berikut sertifikat alumnus paling memalukan kepada manipulasi Jokowi yang diperankan oleh perwakilan massa.
Nantinya sertifikat dan kajian itu bakal dilayangkan melalui Pos ke Istana Presiden.
Menurut Gielbran, Joko Widodo tidak mencirikan lagi nilai-nilai UGM.
Jokowi di akhir masa pemerintahan justru menghendaki perpanjangan kekuasaan laiknya seorang raja Jawa. Tanpa memperhatikan nilai etik.
“Belum lagi bicara dinasti politik beliau, yang jelas terpampang di depan mata kita,” ujarnya.
“Sehingga saya rasa seperti tadi tidak ada momentum selain sekarang untuk menobatkan beliau sebagai alumnus paling memalukan,” imbuhnya.
Sumber: WARTAKOTALIVE.COM
