JAKARTA, Landak News – Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN Tahun Anggaran 2027, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H., menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat secara terus-menerus bergantung pada bantuan sosial (bansos), namun harus didorong melalui investasi produktif yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam Rapat Panja Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6), Cornelis menyoroti pentingnya peran strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan.
“Danantara harus terlibat aktif dalam agenda strategis negara, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kehadiran Danantara tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor-sektor produktif, memperkuat ekonomi rakyat, dan secara nyata menurunkan angka kemiskinan. Inilah yang menjadi harapan besar masyarakat terhadap Danantara,” ujar Cornelis.
Pandangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal 2027 yang menempatkan sinergi antara APBN dan Danantara sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 – 6,5 % dengan visi menuju pertumbuhan ekonomi 8 % serta percepatan pengurangan kemiskinan menuju nol persen.
Menurut Cornelis, target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0 – 6,5 % dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2027 hanya dapat tercapai apabila investasi nasional diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
“Kelompok miskin yang tersisa saat ini didominasi oleh pekerja informal, masyarakat pedesaan, lansia miskin, dan masyarakat di wilayah tertinggal lebih membutuhkan intervensi peputaran ekonomi dibandingkan sekadar bantuan konsumtif. Pemerintah juga harus menghindari pendekatan yang hanya berorientasi pada statistik kemiskinan dan lebih fokus mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat” ujarnya.
Selain itu, Cornelis juga menyampaikan pandangan kritis terhadap efektivitas berbagai program bantuan sosial yang selama ini berjalan.
“Bansos yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif membantu rakyat harus dievaluasi bahkan dihapus. Di tengah kebutuhan efisiensi fiskal, setiap rupiah anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan arah kebijakan subsidi dan perlindungan sosial tahun 2027 yang menekankan pentingnya transformasi bantuan berbasis penerima manfaat, penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penghapusan kesalahan sasaran (inclusion error) dalam penyaluran bantuan pemerintah.
Cornelis menilai bahwa kualitas belanja negara jauh lebih penting dibandingkan besarnya anggaran yang dikeluarkan. Menurutnya, persoalan utama APBN selama ini bukan terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan pada efektivitas penggunaannya, termasuk masih adanya program yang tumpang tindih dan belanja yang belum menghasilkan dampak ekonomi yang optimal.
Ia menegaskan bahwa agenda efisiensi anggaran harus diarahkan pada penguatan program-program yang produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja formal, serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
“Rakyat tidak membutuhkan banyak program yang sekadar menghabiskan anggaran. Yang dibutuhkan rakyat adalah pekerjaan, pendapatan yang layak, dan kebijakan yang benar-benar mengangkat kesejahteraan mereka,” tutup Cornelis. (R)
