NGABANG, LANDAK NEWS — Komando Distrik Militer (Kodim) 1210/Landak terus memacu percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Landak. Program strategis ini ditargetkan menyasar seluruh desa di wilayah tersebut demi memperkuat perekonomian masyarakat tingkat bawah.
Dandim 1210/Landak, Kolonel Inf. Doni Prasetyo, S.Hub.Int., M.A.P., menyampaikan bahwa dari total 156 desa di Kabupaten Landak, seluruhnya diharapkan memiliki KMP secara bertahap. Saat ini, fokus pembangunan berada pada target tahap awal sebanyak 49 titik lokasi.
“Saat awal saya bertugas pada April lalu, baru ada 4 titik yang terbangun. Saat ini sudah mencapai 40 titik, sehingga tersisa 9 titik lagi. Kami optimistis akhir bulan ini target 49 titik fisik bangunannya rampung 100 persen,” ujar Doni saat ditemui di ruang kerjanya.
Dalam pelaksanaannya, Doni tidak menampik adanya tantangan di lapangan, mulai dari kondisi geografis hingga penyediaan lahan. Luasnya wilayah dan aksesibilitas yang beragam memengaruhi alokasi pembiayaan agar tetap sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat.
Selain kondisi geografis, kejelasan status lahan menjadi syarat mutlak sebelum pembangunan dimulai. Kebutuhan lahan diprioritaskan berasal dari aset desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga aset pemerintah pusat di daerah. Jika opsi tersebut belum terpenuhi, koordinasi dilakukan bersama BUMN, perusahaan swasta, atau penggunaan lahan hibah dari masyarakat yang terverifikasi.
“Tentu kita berkoordinasi ketat dengan BPN agar status hukum tanah aman dan lokasi tidak bermasalah di kemudian hari,” tegasnya.
Program KDMP ini dirancang untuk mendistribusikan perputaran uang secara langsung ke tingkat desa. Pendekatan ini selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional yang berupaya membalikkan arus keuangan, sehingga porsi terbesar perputaran dana berada di tengah masyarakat daerah, bukan menumpuk di pusat.
Doni menekankan pentingnya menjaga kualitas konstruksi agar bangunan KDMP dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Ia juga mengimbau desa-desa yang belum memiliki lahan untuk segera menyiapkannya.
“Jika bangunan sudah selesai, kami berharap fasilitas ini dijaga dan dikelola dengan tata kelola manajerial yang transparan. Koperasi ini harus memberi manfaat luas bagi warga desa, bukan untuk kepentingan segelintir pihak,” pungkasnya. (oNe)
