Yusril Ihza Mahendra. (Foto: dok)
JAKARTA, LANDAK NEWS – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan uji materi UU Pemilu terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20/25 persen yang tertuang dalam pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan uji materi itu didaftarkan atas nama PBB sebagai salah satu partai politik peserta pemilu.
“Kami minta pasal ini dibatalkan agar partai kami dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres tanpa harus terikat dengan PT 20 persen kursi DPR dan 25 persen kursi nasional,” ujar Yusril di gedung MK, Jakarta, Selasa (5/9).
Ketentuan soal ambang batas ini dinilai hanya menguntungkan Presiden Joko Widodo jika maju kembali dalam pemilihan presiden 2019. Sebab, beleid tersebut hanya membuka peluang bagi Jokowi untuk maju sebagai calon tunggal atau melawan pesaing yang kemungkinan besar hanya berasal dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
“Sementara yang lain tertutup kemungkinannya. Apakah ini cukup adil?” tuturnya.
Ketentuan tersebut juga dinilai bertentangan dengan moralitas karena presiden terkesan membela kepentingannya sendiri melalui UU Pemilu.
Pernyataan Presiden Jokowi yang pernah menyebut Indonesia tidak akan maju jika tidak menerapkan ketentuan ambang batas 20 persen itu juga dianggap Yusril tak beralasan.
Menurut mantan Menteri Kehakiman itu, tak ada kaitan jelas antara ambang batas 20 persen dengan kemajuan sebuah bangsa.
“Kita buktikan secara empiris, apa hubungannya 20 persen dengan kemajuan sebuah bangsa,” ucap Yusril.
Ia meyakini PBB memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan karena partainya telah terdaftar sebagai parpol peserta pemilu bersama PKPI.
Sementara Partai Perindo dan Idaman yang mengajukan gugatan serupa belum tentu memiliki legal standing karena belum terdaftar sebagai parpol peserta pemilu.
Di sisi lain, lanjut Yusril, partai yang dipimpinnya itu juga tak ikut serta dalam proses pembahasan UU Pemilu di parlemen.
“Partai lain yang ikut terlibat pembahasan itu tidak boleh ikut uji materi. Sedangkan partai lain seperti Perindo, Idaman, juga tidak punya legal standing karena tidak punya kepastian ikut pemilu,” terang Yusril.
Meski demikian, Yusril membantah jika pengajuan gugatan uji materi ini dikaitkan dengan keinginannya untuk maju sebagai capres atau cawapres dalam pilpres 2019.
Yusril mengatakan, jika ketentuan tersebut dibatalkan MK maka akan menguntungkan semua parpol peserta pemilu, sebab tiap partai bisa memajukan calon sendiri atau bisa bergabung dengan calon dari partai lain yang mereka dukung.
“Ini akan lebih memudahkan, termasuk bagi Pak Jokowi karena kalau 20 persen bukan partai yang tergantung dengan Pak Jokowi tapi Pak Jokowi yang tergantung dengan partai,” kata Yusril.
Ketentuan soal ambang batas 20 persen dalam UU Pemilu sebelumnya juga digugat Partai Idaman pimpinan pedangdut Rhoma Irama.
Sementara sejumlah partai lain seperti Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut menguggat UU Pemilu terkait ketentuan verifikasi partai. (cnni)
