PONTIANAK, LANDAKNEWS – Ratusan pemuda dan warga yang tergabung dalam Aliansi Suara Perbatasan dan Pedalaman Indonesia untuk Demokrasi (Asppirasi), menggelar aksi damai, Kamis (3/5/2018).
Aksi warga, pemuda dan mahasiswa asal daerah perbatasan dan pedalaman Kalbar ini, menuntut agar penyelenggara Pemilu dapat memastikan masyarakat khususnya di perbatasan dan pedalaman bisa mendapatkan haknya untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 2018.
“Ada sekian ratus ribu masyarakat khususnya pemilih potensial non KTP Elektronik yang berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kita menuntut agar penyelenggara Pemilu dan pihak terkait dapat memperhatikan ini,” ujar Koordinator Aksi, Abelnus.
Massa Asppirasi menggelar aksi dimulai dari Tugu Digulis Untan. Dilanjutkan ke Komnas HAM, KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar. Dalam aksinya, Aspirasi menyampaikan beberapa tuntutan.
Pertama, menuntut kebijakan khusus bagi Kalbar yang belum merekam KTP Elektronik dan belum memiliki surat keterangan (Suket).
Kedua, mendesak Komnas HAM untuk mengusut indikasi pelanggaran HAM terkait dengan hak pilih WNI dalam Pilkada serentak di Kalbar.
“Ketiga, meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terkait daftar pemilih tetap (DPT) secara maksimal,” tegas Abelnus.
“Kita juga meminta penyelenggara Pemilu mengulang pemutakhiran data pemilih dan menetapkannya dalam daftar pemilih tambahan,” pungkasnya.
Penulis: Tim Liputan, Editor: One
