Agustina Titin Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Landak. Foto: One
NGABANG, LANDAKNEWS -Hingga saat ini Kawasan Industri Mandor (KIM) masih terus melakukan penataan, terakhir Pemda Landak melalui Bappeda Landak melakukan pertemuan dengan kementerian dan pertemuan dengan BPN Kalbar terkait ijin Hak Pengelolaan Lahan (HPL)
“Dalam pertemuan itu kita diminta lengkapi, dalam bentuk lisan. Tapi kami sudah penuhi ada 3 hal, ” kata, Agustina Titin Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Landak, Rabu (6/7/18), kemarin di Ngabang.
Adapun 3 hal itu, pertama penetapan lokasi, sudah dibuat pada tahun 2011 melalui SK Bupati Landak. kedua, surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar bahwa lokasi KIM tidak bersentuhan dengan kawasan hutan, dan ketiga lokasi KIM bebas dari perijinan termasuk pertambangan.
Disinggung apakah tahun ini semuanya bisa selesai?
Titin menjelaskan saat pertemuan di Kanwil BPN Provinsi Kalbar, rekomendasi Kabid Pengadaan Pertanahan apabila permohonan ini dalam waktu 15 hari belum ada tanggapan dari Kementerian, maka disurati kembali. “Kita berharap, mudah-mudahan ijin HPL bisa cepat keluar, ” harap Titin.
Titin juga membeberkan hingga saat ini sudah ada dua perusahaan yang tertarik ingin investasi di KIM. Dua perusahaan itu, yaitu pertama PT. LANDAK TIMBER PRODUCT dan PT. ADORA INDONESIA.
“Dua perusahaan ini sudah melakukan ekspose di kementerian perindustrian. Perusahaan mengharapkan salah satu poinnya adalah legalitas lahan, baru mereka mau berinvestasi di KIM, ” jelas Titin.
Terkait luas lahan yang sudah dibebaskan, lanjut Titin, di KIM I dan KIM II Sudan dibebaskan lahan seluas 335.84 Ha. “Hanya pengurusan HPL baru untuk KIM I. Sedangkan KIM II belum, ” tegas Titin.
Titin menambahkan, tentang kelistrikan di KIM? Tidak ada masalah, oleh pihak PLN saat ini listrik di Kalbar surplus. “Artinya ketika KIM sudah siap. Dipersilakan berkoordinasi dengan mereka, ” kata Titin.
Penulis: One
Editor: HI74
