PONTIANAK – Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berkomitmen membangun zona integritas pada 9 satuan kerja atau Satker. Hal itu dilakukan sesuai kemajuan tuntutan zaman era sekarang.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH yang diwakili oleh Irwasda Polda Kalimantan Barat Komisaris Besar Polisi Drs Andi Musa SH MH mengatakan, pemasangan ban lengan dan topi zona integritas ini menuju wilayah bebas korupsi (WBK).
“Seiring dengan kemajuan zaman tuntutan masyarakat semakin berubah, transparansi menguat, pelayanan publik pun semakin diharapkan memudahkan urusan masyarakat. Sehingga praktek suap dan pungli adalah musuh bersama,” tuturnya di lapangan Jananuraga Mapolda Kalimantan Barat, Senin, 18 Februari 2019.
Ia menuturkan, kunci suksesnya suatu negara, yang berdaya saing tinggi dengan melakukan reformasi sistem yang sejalan kecepatan teknologi dan informasi, dan bila landscape kehidupan sudah berubah sedemikian drastisnya. Maka, birokrasi harus didorong melalui transformasi yang fundamental. “Cara tercepat yang dapat ditempuh adalah melalui pembangunan zona integritas,” ucapnya menjelaskan.
Ia menuturkan, implementasi reformasi birokrasi, dalam pembangunannya terdapat enam komponen pengungkit yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas publik dan dua komponen hasil yaitu terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang harus dicapai semaksimal mungkin.
“Dengan momentum acara hari ini, kami bertekad ke depan Polda Kalimantan Barat selaku pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kalimantan Barat dapat menggali lebih dalam apa yang diinginkan. Dan diharapkan masyarakat Kalimantan Barat khususnya pelayanan Polri yang ada di Polda Kalimantan Barat, “ujarnya menegaskan.
“Memohon ridho Alloh SWT, dengan ini saya mewakili seluruh personel Polda Kalimantan Barat mencanangkan pembangunan zona integritas sembilan satker Mapolda Kalimantan Barat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), ” katanya.
Penulis: Humas Polda Kalbar
Editor: One
