NGABANG – Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa menggandeng perangkat adat dalam upaya melakukan perlindungan terhadap persoalan anak dan perempuan yang ada di Kabupaten Landak.
Upaya tersebut dilatarbelakangi fakta bahwa masih banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan anak dan perempuan di Kabupaten Landak yang masih belum menjadi perhatian bersama.
“Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri banyak persoalan yang berkaitan dengan anak dan perempuan masih belum menjadi perhatian kita, entah karena kesibukan kita masing-masing atau memang karena tingkat pendidikan masyarakat kita yang belum ideal,” ujar Karolin saat Workshop Saluran Harapan Perlindungan Anak Kabupaten Landak di Aula Kantor DPRD Landak, Rabu (14/3/2019).
“Oleh karena itu menurut saya salah satu yang ingin saya ajak besama untuk memikirkan anak-anak kita kedepan adalah bapak ibu, perangkat adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama,” tambahnya.
Workshop yang diselenggarakan oleh Pemkab Landak bekerjasama dengan Dewan Adat Dayak (DAD) Landak ini menggandeng Wahana Visi Indonesia (WVI) yang diikuti oleh perangkat adat dari 13 kecamatan, perwakilan gereja, tokoh masyarakat dan sejumlah lembaga yang dilaksanakan selama tiga hari.
Karolin menambahkan, dirinya berkeyakinan bahwa generasi penerus yang baik itu lahir dari proses yang baik pula. Sehingga Karolin bercita-cita agar generasi penerus menjadi generasi yang tangguh, sanggup untuk menghadapi berbagai tantangan serta menjadi orang-orang yang mampu menjadi sumber inspirasi.
“Generasi yang bisa memberikan perubahan, membawa kemajuan dan itu kuncinya ada ditangan anak-anak kita,” pungkasnya.
Karolin menambahkan, salah satu kesulitan ketika membicarakan masalah kekerasan pada perempuan dan anak karena semua isu dianggap urusan domestik atau urusan dalam keluarga. Karena dalam tradisi adat Dayak hal tersebut masih kuat serta pengaruh keluarga besar juga masih sangat kuat.
“Jadi ini coba saya bangkitkan agar masalah kegotongroyongan lewat keluarga besar adat ini, kita saling menjaga generasi penerus kita,” katanya.
Karolin juga berharap para pengurus adat bisa menyadarkan masyarakat untuk menjaga dan melindungi anak dan keluarganya, termasuk melindungi anak- anak dan perempuan. Hal tersebut terkait dengan masih adanya pernikahan-pernikahan yang dipaksakan atau perjodohan ke dalam motif ekonomi dan sebagainya.
“Supaya mereka bisa saling menjaga, jadi tolong sama-sama kita bangkitkan keinginan untuk membangun generasi yang jauh lebih baik lagi,” harap Karolin.
Sementara itu, Manager WVI Landak Igantius Anggoro mengatakan, latar belakangan workshop tersebut merupakan salah perhatian dari Bupati Landak, WVI, dan DAD Landak untuk bisa memberikan kontribusi yang sangat positif bagi anak-anak di Kabupaten Landak.
“Ketika WVI mulai melayani di Kabupaten Landak di tahun 2010, tidak semua anak dapat mengakses pendidikan sekolah usia dini maupun dasar. Banyak angka putus sekolah dan banyak perkawinan anak,” ungkap Ignatius.
Sepanjang Fase Pertama, WVI melakukan berbagai pendampingan di bidang pendidikan, kesehatan serta perlindungan anak.
Salah satu yang menjadi capaian masyarakat, sebut Ignatius adalah adanya Desa Ramah Anak di Desa Pawis Hilir Kecamatan Jelimpo sekaligus tersusunnya Peraturan Desa Perlindungan Anak (Perdes PA) di desa tersebut.
“Perdes PA ini disahkan oleh Kepala Desa pada tahun 2015 yang mencakup diantaranya larangan perkawinan anak, jam belajar anak, partisipasi anak dalam pembangunan, serta larangan pekerja anak,” jelas Ignatius. (*)
