Home / Pemda Landak

Kamis, 25 April 2019 - 21:42 WIB

Bupati Landak Siap Bekerjasama Dengan Korsupgah KPK Amankan Aset Daerah

PONTIANAK – Penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama pemerintah daerah se-Kalimantan Barat dengan Bank Kalbar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka optimalisasi percepatan dan penertiban aset daerah yang bertempat di kantor Gubernur Kalbar Kamis (25/04/19) dihadiri oleh Pimpinan KPK RI Basaria Panjaitan, Gubernur Kalimantan Barat, Kepala BPN Kalimantan Barat, Direktur Utama Bank Kalbar, Forkopimda Kalimantan Barat, Walikota dan Bupati Se-Kalimantan Barat, Kepala BPN Se-Kalimantan Barat, dan Ketua DPRD Se-Kalimanta Barat.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan pihaknya siap untuk berkerjasama dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) di Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Landak yang bersih, transparan dan akuntable.

Baca juga  LPPM STKIP Pamane Talino, Bantu SDN 03 Ngabang

“Kami selalu ingin menciptakan Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai informasi, termasuk pemasukan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu dengan adanya Kosupgah KPK ini diharapkan adanya koordinasi yang baik dalam upaya pencegahan korupsi khususnya di Landak,” ucap Karolin.

Dengan perkembangan zaman saat ini begitu maju dan modern, mengharuskan kepala daerah juga melakukan inovasi dalam roda pemerintahan dengan melakukan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

“Kedepan kita akan membuat sistem online agar masyarakat bisa mengaksesnya. Kita akan mewujudkan
transparansi anggaran dan masyarakat bisa ikut mengawasinya,” ungkap Karolin.

Baca juga  Laporan Terkini Penanggulangan Bencana di Kabupaten Landak, Banjir di Beberapa Kecamatan Terpantau Sudah Mulai Surut

Ditempat yang sama, pimpinan KPK RI Basaria Panjaitan meminta kepada seluruh kepala daerah yang ada di Kalimantan Barat untuk bisa berkoordinasi dengan tim Korsubgah yang telah dibentuk KPK untuk mewujudkan tata kelola pemeirntahan yang transparan dan akuntable.

“Kami meminta agar daerah memperhatikan aset-aset yang dimilikinya. Dengan begitu tidak ada aset yang hilang tanpa kejelasan. Saya minta pak Gubernur beserta kepala daerah yang ada di Kalbar untuk bisa meningkatkan koordinasi dengan tim Korsopgah yang ada di provinsi ini,” jelas Basaria. ( TL)

Share :

Baca Juga

Pemda Landak

Wakil Bupati Landak Pimpin Upacara Puncak Peringatan HAORNAS Ke 36

Pemda Landak

Peringati HSP, Siswa SDN 10 Ngabang Gelar Fashion Show

Pemda Landak

Akibat Banjir,  Aktivitas Belajar  Sejumlah Sekolah di Ngabang Lumpuh Total

Pemda Landak

Dishub Landak Gelar Sosialisasi Kenaikan Tarif Retribusi Parkir Tahun 2020

Pemda Landak

156 Desa di Kabupaten Landak, 76 Desa Diantaranya Tergolong Desa Tertinggal

Pemda Landak

Karolin Berharap Landak Menjadi Kabupaten Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera

Pemda Landak

Banjir Kecamatan Meranti, Bupati Landak Kirim 500 Kg Beras

Pemda Landak

Instruksi Bupati, Himbau Warga Tidak Sembarangan Membakar Lahan
error: Content is protected !!