NGABANG – Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa hadiri Kunjungan Kerja Perseorangan Anggota DPR RI dalam rangka Reses masa persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 Ke daerah pemilihan Kalimantan Barat I yakni Drs. Cornelis, M.H, Anggota Komisi II yang juga Banggar DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan, di Desa Jalimpo, Kecamatan Jelimpo, Senin (23/12/2019).
Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Jelimpo, Pengurus Partai PDI Perjuanga Kecamatan Jalimpo, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Kepala Desa atau Perangkat desa Kecamatan jalimpo dan Masyarakat.
Dalam sambutanya Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa mengucapkan terima kasih kepada Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan Drs. Cornelis, M.H yang telah melaksanakan Reses di Kabupaten Landak, Reses dalam arti bertemu dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Dalam melaksanakan Reses di Kabupaten Landak ini ada Tujuh desa yang dikunjungi oleh Drs. Cornelis, M.H sebagai Anggota Komisi II dan Banggar DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan, Salah satunya adalah Desa Jelimpo ini dengan tujuan untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat,” Tukas Karolin.
Pada kesempatan ini Bupati Landak juga membahas tentang pembangunan yang masih banyak belum terselesaikan oleh Negara dan hal ini harus diselesaikan dan di kerjakan bersama-sama.
“Saya berharap agar kegiatan reses ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pembangunan pemerintah sehingga bisa kita sampaikan kepada Anggota DPR RI agar mendapatkan pembangunan dari Pemerintah Pusat,” Harap Karolin.
Sementara itu, Anggota Komisi II dan Banggar DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan Drs. Cornelis, M.H menyampaikan bahwa tugas dari seorang DPR RI itu adalah menghimpun aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan melihat program-program Pemerintah baik Presiden, Gubernur, Bupati, Camat dan Kepala Desa apakah berjalan sesuai dengan rencana.
“Selain dari pada itu juga menghimpun aspirasi yang berkembang, isu-isu strategis apa yang ada di masyarakat dan ini nantinya akan kami sampaikan kepada Pemerintah. Apabila ada pejabatnya yang nakal, program-programnya tidak sampai kepada masyarakat, hal ini akan saya himpun dan di sampaikan kepada Bupati, Gubernur bahkan Presiden bahwa ada yang melaksanakan program pemerintah untuk masyarakat, tetapi tidak di laksanakan dengan baik, itulah salah satu tugas dari DPR RI. Selain membuat Undang-undang, menyusun anggaran pendapatan belanja negara dan mengawasi jalanya Pemerintahan,” Ujar Cornelis.
Dalam kesempatan ini beberapa masyarakat turut menyampaikan aspirasinya untuk pembangunan diwilayahnya, seperti menyampaikan belum adanya Alsintan untuk pengolagan lahan pertanian, Pengajuan Irigasi, pengajuan Jalan dan jembatan, pengajuan Bibit kelapa sawit dan air bersih, semua aspirasi tersebut akan ditindak lanjuti kedepanya.
Penilis: Tim Liputan
