PONTIANAK – Menyoal nasib guru swasta dan honorer di masa pandemi covid 19 ini masih terasa jalan ditempat. Masih banyak persoalan guru di arus bawah yang menjadi tantangan Dirjen GTK tak tersentuh.
Dalam Kepemimpinannya Iwan Syahril selaku Dirjen GTK, belum melihatkan keseriusan yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
Persoalan PPG yang carut marut, Kebijakan Organisasi Penggerak yang syarat kepentingan, belum lagi konsep Merdeka Belajar yang sesungguhnya tak merdeka bagi guru.
Pantas saja jika para tokoh dan penggiat pendidikan Indonesia, banyak mengkritik dan memberikan raport merah kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
Ketika dikonfirmasi terkait Raport Merah Mendikbud, A. Zuhri (Wasekjend PERGUNU) menyampaikan,
Dugaan kita karena Mas Nadiem tak cermat memilih para pejabat yang membantunya, sehingga kelihatan betul konflik kepentingan di internal Kemendikbud yang bedampak pada lambatnya penerapan kebijakan yang dicanangkan, khususnya terkait kesejahteraan guru. Apalagi di masa pandemi seperti ini, GTK tak sedikitpun merespon isu-isu ketahanan sosial dan ekonomi guru honorer dan swasta kita, terkait bagaimana guru-guru kita dapat terlindungi dalam profesinya dan kesejahteraannya, belum lagi kita singgung terkait isu RUU Ketenagakerjaan yang sedang bergulir, guru-guru kita akan semakin terdiskriminasi jika GTK tak bersuara.
Belum lagi menyoal kebijakan Kesejahteraan Guru, Dirjen GTK, dalam kepemimpinannya tak melihatkan progres positif dalam mensejahterakan guru. Kita rasakan semua, kondisi sekarang guru-guru swasta dan honorerlah yang paling terkena dampaknya, gaji tak menentu sedangkan ekonomi masyarakat masih lesu.
Ketika ada wacana reshuffle kabinet, PERGUNU berharap Presiden Jokowi benar-benar serius melihat kinerja Mendikbud, cek kedalam, kenapa kebijakan-kebijakan yang diambil justru kontra produktif. PERGUNU siap memberikan masukan,kita tak kurang orang-orang yang kompeten dan bagus pola komunikasinya.(r)
