Home / Politik

Rabu, 31 Maret 2021 - 19:26 WIB

Pemerintah Tolak Demokrat Moeldoko Versi KLB

Jakarta  – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat

Penolakan hasil KLB Partai Demokrat disampaikan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/3).

“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak ” ujar Yasonna dalam keterangannya.

Yasonna menyatakan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain belum ada DPD DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Selain itu pemerintah sampai saat ini masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang ada.

Baca juga  Tak Berkutik, Tiga  Pelaku Pencurian TBS Milik PT. SMS Berhasil Dirungkus Polisi 

Kemenkumham resmi mengonfirmasi telah menerima dokumen hasil KLB Partai Demorkat pada Senin (16/3) lalu, atau sekitar dua pekan pasca KLB tersebut digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3).

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan, dokumen itu berisi susunan kepengurusan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat.

Beberapa hari kemudian, Menkumham Yasonna meminta kubu Moeldoko melengkapi berkas. Yasonna menyebut pihaknya belum bisa memproses hasil KLB Deli Serdang karena sejumlah dokumen belum masuk ke Kemenkumham.

“Hari Jumat kemarin dilaporkan kepada saya, dikirimkan surat kepada pihak KLB untuk melengkapinya, diberikan waktu, karena kami kan punya waktu 7 hari, maka kita beri waktu. Mungkin Senin atau Selasa diberikan kepada kami, kita lihat lagi,” ujar Yasonna di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (21/3).

Baca juga  Bupati Landak Berikan Pembinaan Guru, Kepala SD dan SMP Kecamatan Ngabang

Demokrat hasil KLB sendiri kemudian resmi mengumumkan beberapa nama yang masuk jajaran kepengurusan pada Selasa (23/3).

Selain nama Moeldoko yang terpilih secara aklamasi, ada nama-nama lain yang menduduki kursi elit partai. Sebagian besar di antara mereka adalah eks partai Demokrat yang dipecat Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Infografis Sejarah Demokrat Berdiri hingga TerbelahInfografis Sejarah Demokrat Berdiri hingga Terbelah. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Share :

Baca Juga

Politik

PDIP Bakal Usung Anies di Pilkada Jakarta? Begini Jawaban Hasto

Politik

Anis Matta: Partai Gelora Siap Ikuti Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024

Politik

Samakan Persepsi dalam Urusan Keummatan, Kerakyatan, dan Kebangsaan, Fraksi PKS Silaturahim ke Fraksi PKB DPR RI

Politik

Suharso Monoarfa Diklaim Sudah Diberhentikan dari Ketua Umum PPP

Politik

Masyarakat Diminta Waspada akan Munculnya La Nina Jelang Akhir Tahun

Politik

Karolin Tutup Gebyar Semarak HUT RI ke 78 di Pahauman

Politik

Media Se Landak Diajak Mengawal Pemilu Serentak Tahun 2024

Politik

Canangkan Tanam 10 Juta Pohon, Anis Matta: Jangan Sampai Menunggu Situasi Jadi Buruk dan Tidak Terkendali
error: Content is protected !!