JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka opsi menjual PT Garuda Indonesia ke publik, daripada melakukan upaya penyelamatan. Hal itu dilakukan agar Garuda tidak merugi terus dan tidak membebani keuangan negara.
“Sudah dilepas saja, tapi penjualannya diprioritaskan ke pegawainya saja. Apa namanya tetap Garuda Indonesia atau Garuda Air, dia tetap disebut flag carrier, tapi polanya dipegang rakyat Indonesia, bukan negara lagi,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah dalam Gelora Talk ‘BUMN, Apa Masalah dan Solusinya?’ di Jakarta, Kamis (10/6/2021) lalu.
Menurut Fahri, apabila pengelolaan Garuda Indonesia diserahkan ke rakyat, sehingga manajemennya akan lebih baik. Selain itu, apabila berkembang pesat, bisa membuat kebanggaan tersendiri bagi negara dan bangsa Indonesia di level internasional, karena bisa bersaing dengan maskapai penerbangan di dunia.
“Tidak harus aktor negara, banyak anak muda yang bisa bikin bangga di luar negeri. Siapa sangka ada anak dari kampung saya di Lombok, namanya Lalu Zohri tiba-tiba mengagetkan dunia punya kecepatan lari yang bisa mengalahkan pelari lain dari seluruh dunia. Membanggakan dia, bisa berprestasi,” ungkapnya.
Artinya, banyak sumber daya manusia yang bisa membanggakan bangsa dan negara Indonesia, tidak harus negara yang turun langsung, asalkan rakyat diberikan kesempatan untuk mengelola Garuda Indonesia.
“Ceritanya yang beli pesawat terbang untuk Garuda dulu, kan bukan pakai uang negara juga, tapi sumbangan dari rakyat Aceh. Negara tidak sanggup, sementara kita perlu cepat terbang karena kita negara kepulauan,” katanya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap Garuda Indonesia tidak bernasib seperti Merpati Airlines, maskapai milik BUMN yang sudah ambruk terlebih dahulu beberapa tahun silam, karena salah pengelolaan dan merugi terus.
Pemerintah, lanjutnya, perlu mencontoh pengelolaan Singapore Airlaines (Singapore), Qatar Airways (Qatar), Ethad dan Emirates (Uni Emirat Arab) yang menghilangkan sama sekali keterlibatan negara dalam pengelolaan maskapai penerbangan di negara mereka.
“Jadi apa salahnya, kalau Garuda sekarang dipegang oleh rakyat Indonesia. Jangan seolah-olah yang bisa membanggakan republik ini hanya negara saja, rakyat juga bisa. Pemerintah cukup menunjukkan mekanisme pasar saja,” pungkas Fahri.
Seperti diketahui, PT Garuda Indonesia saat ini tengah kesulitan keuangan. Maskapai penerbangan plat merah ini harus menanggung beban biaya mencapai 150 juta dollar AS per bulan, sementara pendapatan yang hanya 50 juta dollar AS.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN menawarkan empat opsi penyelamatan Garuda Indonesia.
Opsi pertama, pemerintah akan terus mendukung Garuda melalui pinjaman atau suntikan ekuitas.
Opsi kedua, pemerintah akan menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda, seperti utang, sewa, dan kontrak kerja.
Opsi ketiga, pemerintah akan merestrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru.
Opsi keempat, Garuda akan dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongan. (R)
