*DPC KPPI Kabupaten Landak Pertama Kali di Lantik di Kalimantan Barat
LANDAK – Bupati Landak Karolin Margret Natasa menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Landak yang dilantik langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kalimantan Barat Angeline Fremalco di aula Kantor DPRD Kabupaten Landak, kamis (25/11/21).
Terpilih sebagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Landak ialah Margareta dengan masa bhakti periode 2021 hingga 2026, Margareta adalah Anggota DPRD Kabupaten Landak yang merupakan salah satu perempuan yang terjun di dunia politik.
Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan bahwa kehadiran DPC KPPI Kabupaten Landak dapat memberikan dampak positif bagi perpolitikan perempuan-perempuan Kabupaten Landak.
“Saya berharap dengan adanya DPC KPPI Kabupaten Landak dapat memberikan semangat bagi perempuan-perempuan Kabupaten Landak untuk terjun ke dunia politk sehingga pada pemilu 2024 semoga akan bertambah juga anggota DPRD dari perempuan,” ucap Karolin.
Bupati Karolin juga mengatakan dengan banyaknya perempuan masuk di dunia politik dan menjadi anggota dewan, maka diharapkan dapat mengambil keputusan terkait isu perempuan dan anak.
“Melalu KPPI ini diharapkan mereka megetahui dinamika politik, dan yang terpenting Saya berharap keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait isu perempuan dan anak seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecahan seksual, ketimpangan sosial maupun permasalah lainnya bisa memberikan manfaat bagi masyarkat,” harap Karolin.
Lebih lanjut Bupati Landak juga mengatakan bahwa isu stunting di Kabupaten Landak yang masih sangat tinggi ini juga bisa menjadi salah satu isu yang harus diselesaikan bersama-sama temasuk KPPI.
“Tingginya stunting di Kabupaten Landak juga menjadi tantangan kita bersama termasuk KPPI agar dapat memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah. Untuk saat ini di pemerintahan ada beberapa perempuan yang sudah menduduki jabatan strategis sepeti Camat maupun Kepala Bidang, namun untuk kepada dinas masih belum ada,” tutup Karolin.
Ditempat yang sama Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kalimantan Barat Angeline Fremalco dalam sambutanya mengatakan pelantikan pengurus DPC KPPI Kabupaten Landak merupakan pelantikan pertama di Provinsi Kalimantan Barat.
“Saya selaku Ketua DPD KPPI Kalimantan Barat merasa bersyukur dan terima kasih atas kerjasamanya mulai dari awal pra musyawarah sampai dengan pelantikan saya ucapkan selamat karena DPC KPPI Kabupaten Landak menjadi DPC KPPI pertama dilantik untuk Kalimantan Barat,” kata Angeline Fremalco.
Selanjutnya, nanti, akan dilakukan pelatikan-pelatikan di Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah.
Angeline Fremalco mengakui, pelantikan pengurus DPC KPPI Kabupaten Landak seyogyanya dilantik pada tahun 2020, karena adanya permasalahan pandemi Covid-19 terpaksa ditunda.
“Karena banyak hal yang jauh mungkin lebih penting dari situasi Protokoal Kesehatan (Prokes) dan sebagainya mengahambat sehingga pembentukan DPC KPPI Kabupaten Landak baru bisa terselenggara hari ini,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini.
Wanita kelahiran Mandor, 17 September 1983 berharap kepada Bupati Landak untuk bersedia dan dimohon masukan, saran kepada pihaknya sebagai pengurus.
“Kita tidak asing dengan perempuan politik seperti yang disampaikan ibu Margareta juga mengatakan Kabupaten Landak sudah menghasilkan ditingkat nasional yaitu ibu Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa,” katanya.
Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Landak Margareta mengatakan program kerja DPC KPPI dalam 5 tahun kedepan antara lain membentuk PAC KPPI disetiap kecamatan di Kabupaten Landak. Kemudian membentuk tim advokasi yang bertugas memfasilitasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak perempuan di bidang politik di daerahnya.
Melakukan identifikasi peraturan publik dan peraturan daerah tentang hak-hak perempuan.
Pemberian usulan peraturan daerah yang mendukung dan melindunggi hak perempuan ke DPRD Kabupaten Landak, dan terakhir melakukan pendekatan dan audensi kepada seluruh partai yang berada di Kabupaten Landak untuk mewakili kuota 30 persen di tahun 2024.
“Harapan saya kepada kita semua, seluruh pengurus KPPI Kabupaten Landak periode 2021-2026 ini dapat saling berkerjasama dalam menjalankan organisasi ini dengan warna yang indah, menghasilkan perempuan-perempuan yang berkualitas, hebat dan tangguh. Tidak hanya di bidang politik tetapi juga dibidang lainnya,” harap Margareta. (MC/One)
