Pontianak – LPP RRI Pontianak Menggelar Dialog Interaktif dengan topik utama ‘Moderasi Beragama, Harmoni Nusantara’ di Programa 1 (Pro 1) RRI Pontianak Kamis (31/03/2022).
Narasumber yang hadir antara lain, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalbar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalbar dan Kementerian Agama Provinsi Kalbar.
Kementerian Agama Provinsi Kalbar menilai, pemerintah sangat konsen untuk menerapkan konsep moderasi beragama di tengah perbedaan pandangan dan keyakinan masyarakat Indonesia. Bahkan Kementerian Agama sebagai ujung tombak pemerintah dalam pembinaan umat beragama, menempatkan moderasi beragama sebagai skala prioritas.
“Moderasi itu artinya kita berada di posisi tengah. Cara berpikir kita itu harus berada di tengah. Kalau kita ekstrem ke kiri itu jadi liberal, kalau kita ekstrem ke kanan itu menjadi radikal. Jadi moderat, itu merupakan cara berpikir sebuah solusi yang baik bagi umat, untuk mencari jalan tengah dalam memandang sebuah permasalahan,” kata Aris Sujarwono Kasubag Ortala dan Kerukunan Umat Beragama, Kanwil Kemenag Provinsi Kalbar.
“Pemerintah dalam RPJMN tahun 2020-2024 itu, untuk tetap melaksanakan moderasi sebagai cara berpikir umat. Zaman Menteri Agama Lukman Hakim, sudah memang menggaungkan moderasi beragama. Dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, kembali membuat tujuh program prioritas dan dari tujuh program itu, satu diantaranya adalah moderasi beragama,” sambung Aris.
Sementara itu, FKUB Provinsi Kalbar memandang pentingnya moderasi beragama, apalagi di Indonesia yang memiliki banyak perbedaan. Sebagai wadah berkumpulnya tokoh agama, FKUB turut ambil bagian untuk kemudian memberikan pemahaman kepada umat beragama tentang pentingnya menjaga perbedaan dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Indonesia yang majemuk itu bisa menjadi kuat manakala warga negara yang berbeda agama suku dan seterusnya itu tadi, masing-masing mengedepankan pandangan dan sikap yang saling terbuka. Saling menerima menghargai tenggang rasa, toleransi bahkan puncaknya bisa bekerjasama,” ujar Anggota FKUB Provinsi Kalbar Pendeta Paulus Akong.
“Nah justru sebaliknya. Kemajemukan bisa menjadi sumber ancaman bahkan perpecahan, manakala warga yang berbeda suku agama dan ras itu tadi, berlomba-lomba atau memiliki pandangan menutup diri, merasa paling benar dan ingin menang sendiri dan berusaha untuk mengeliminasi orang yang berbeda pandangan,” jelasnya
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalbar M. Basri Har, menyerukan agar moderasi beragama ini dijadikan satu dasar berpikir umat beragama. Misalnya agama Islam, maka pemeluknya harus benar-benar menyakini Islam itu agama yang paling benar, sesuai dengan konsep berpikir, bagimu agamamu bagiku agamaku.
“Jadi yang penting bahwa setiap pemeluk agama melaksanakan dan menyakini ajaran agama masing-masing. Menjalankan ajaran agama dengan benar. Karena agama itukan menjadi sumber nilai, untuk menata kehidupan. Baik kehidupan duniawi, lebih-lebih untuk akhirat.
Agama adalah ketentuan illahi, yang bisa menuntun orang berakal. Karena kalau orang yang tak berakal itukan tidak dibebankan perintah agama. Dengan itulah, dia akan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang harus dipegang semua pemeluk agama. Ketika ini dipegang dengan baik, maka seharusnya tidak adakan ada bentrokan antar pemeluk agama, karena tidak ada ajaran agama manapun yang mengajarkan kekerasan pada umatnya,” ungkapnya. (r)
