JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk sisa masa jabatan Periode tahun 2019-2024 pada Rabu (15/6/2022) lalu.
Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat menilai pelantikan tersebut, sebagai upaya konsolidasi partai politik (parpol) pro Jokowi untuk menghidupkan kembali wacana ‘Presiden 3 Periode’ dalam bentuk baru.
“Indikasi lain, adalah isu periode 3 ternyata belum benar-benar berakhir. Di lapangan terlihat Relawan Projo masih berbagi-bagi kaos Jokowi 3 Periode,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Jumat (17/6/2022).
Publik, menurut MadNur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, juga mempertanyakan untuk apa Presiden Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet di dua tahun akhir masa pemerintahannya, jika bukan untuk melakukan konsolidasi dengan parpol koalisi jelang Pemilu 2024.
Apalagi sehari sebelum digelar pelantikan menteri baru pada Rabu (15/6/2022), sejumlah ketua umum parpol pro pemerintah dikumpulkan Jokowi di Istana Negara untuk makan siang.
“Publik dapat melihat ini ada makna lain yang tampak pada acara tersebut, mulai kehadiran sejumlah tokoh ke Istana pada hari sebelumnya,” katannya.
“Lalu, ketika prosesi makan siang hingga gestur keakraban saat Presiden dan para tokoh politik berjalan menuju ruang pelantikan menteri dan wakil menteri baru,” imbuhnya.
Karena itu, Partai Gelora menilai reshuffle kabinet yang baru memiliki orientasi untuk konsolidasi politik menjelang Pemilu 2024.
Sehingga kapasitas menteri pengganti pun tidak dilihat Jokowi, karena hanya sekedar untuk mengakomodasi kepentingan partai koalisi saja yang belum mendapatkan jabatan di kabinet.
“Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kecewa, karena menteri-menteri pengganti kapasitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan,” ujar MadNur.
Dengan resminya PAN mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju, maka tinggal PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Sementara koalisi pro pemerintah menjadi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP.
“Jadi jika melihat angka perhitungan suara untuk kursi DPR pada Pemilu 2019, maka koalisi PKS dan Demokrat hanya mencapai angka kurang dari 18 persen, sehingga tidak bisa mencalonkan presiden,” katanya.
MadNur memprediksi nantinya hanya ada dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakll presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Dua capres tersebut, berasal dari koalisi PDIP dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori Partai Golkar, PAN dan PPP.
“Tapi jika tokoh-tokoh partai yang hadir di acara reshuffle kabinet kemarin, bersatu menjadi satu koalisi, maka tentunya hanya akan memunculkan 1 calon presiden. Sehingga tidak perlu lagi pemungutan suara,” tegasnya.
Hal ini merupakan dampak dari pemberlakuan Presidential Treshold (PT) 20 persen yang ditentang oleh banyak tokoh, termasuk oleh Partai Gelora.
Sebab, PT 20 persen menyebabkan banyak suara masyarakat yang tidak tersalurkan dan membuat demokrasi menjadi tersumbat.
“Kita berharap Nasdem konsisten mengusung Anies Baswedan, sehingga membuka kemungkinan ada 3 pasangan calon presiden di pemilu 2024 yang akan datang,” ujarnya.
Namun terlepas dari hal itu, publik kata MadNur, meminta parpol koalisi pro pemerintah untuk mengesampingkan terlebih dulu persoalan politik pemilu 2024, dan fokus penyelesaian permasalahan rakyat.
“Walaupun publik tidak yakin dengan komposisi kabinet saat ini, tapi pemerintah diharapkan fokus menyelesaikan permasalahan rakyat dengan memberikan solusi kongkrit dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat terutama persoalan ekonomi,” tandasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dengan melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi di Istana Negara pada Rabu (15/6/2022).
Presiden juga melantik Marsekal (Purn) TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Djalil.
Selain itu, Presiden tiga wakil menteri, yakni Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, serta Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. (r)
