Home / Politik

Minggu, 26 Maret 2023 - 11:42 WIB

Usai Duduk Semeja dengan Anies Baswedan dan Surya Paloh, Airlangga Singgung soal Koalisi Besar

Momen buka puasa bersama Partai Nasdem 1444 H/2023 M yang dihadiri oleh ketum-ketum partai politik dan calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2023). (KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya)

Momen buka puasa bersama Partai Nasdem 1444 H/2023 M yang dihadiri oleh ketum-ketum partai politik dan calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2023). (KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya)

Jakarta – Sejumlah petinggi partai politik (parpol) menghadiri acara buka puasa bersama di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, Sabtu (25/3/2023).

Para petinggi parpol yang hadir di antaranya Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi.

Hadir juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla atau JK, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta KH Nasaruddin Umar.

Dalam acara ini hadir pula Ketum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah dan calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan.

Masing-masing ketua umum tersebut tidak datang bersamaan.

Namun, mereka memasuki ballroom utama bersamaan sekitar pukul 17.21 WIB.

Para ketua umum tersebut duduk satu meja persis di depan panggung utama. Setelah memasuki ruangan, mereka asik berbincang sembari menunggu waktu buka puasa bersama.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan semua partai politik (parpol) yang berada di parlemen RI diundang dalam acara tersebut.

“Ya semua partai Senayan diundang. Enam ketua umum yang sudah konfirmasi,” ujar Hermawi.

Airlangga Hartarto singgung koalisi besar

Kepada wartawan, pasca buka bersama di DPP NasDem, Airlangga mengatakan, koalisi besar yang terbentuk dalam kontestasi Pemilu biasanya menguntungkan.

Pernyataan Airlangga ini menanggapi soal ada atau tidaknya kemungkinan partai-partai politik membuat koalisi besar pada pilpres tahun depan.

Namun Airlangga belum dapat memastikan koalisi besar tersebut akan terbentuk atau tidak.

“Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal mainnya,” kata Airlangga.

Tapi Menko Perekonomian ini tidak banyak berkomentar ketika ditanya mengenai ada atau tidaknya ajakan dari Ketua Umum Partai Nasdem Paloh untuk bergabung ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Dirinya menjelaskan, kehadirannya ke Nasdem Tower merupakan bentuk persahabatan yang sudah lama terjalin.

Lebih lanjut Airlangga yang disambut hangat oleh Surya Paloh ini mengakui membicarakan masa nostalgia masa Ketua Umum NasDem itu masih menjadi kader Golkar.

“Jadi kita mengingat masa-masa indah dan kita tentu ke depan berharap hubungan Partai Nasdem dan Partai Golkar selalu terjalin,” ujar Airlangga.

Airlangga berharap persahabatan antar NasDem dan Golkar terus terjalin.

“Ini salah satu bentuk keterbukaan dan juga kehangatan Pak Surya dengan Ketua Umum Partai Golkar dan antara kami tidak merasa ada sekat walaupun partainya sudah berbeda tetapi persahabatan terus berjalan,” ucapnya.

Adapun saat ini, partai yang dipimpin Airlangga telah tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara Partai Nasdem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersatu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Baca juga  Gelora: RUU Perpajakan Jangan Rusak Pemulihan Ekonomi

Kendati berbeda koalisi, ia mengaku tetap menjaga jalinan komunikasi antar partai.

“Keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga, agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik. Jadi kami sama-sama mengawal proses tersebut,” jelas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rusli Effendi membantah ada perbincangan soal politik dalam acara buka bersama di DPP NasDem.

“Saya mewakili Pak Mardiono (Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP) tentu hadir silaturahmi karena kan semua partai kan sahabat,” ujar Rusli kepada wartawan.

“Sama sekali tidak bicara soal koalisi-koalisian,” sambungnya.

Dirinya menuturkan tak ada rayuan yang disampaikan oleh anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pada PPP untuk bergabung.

“Yang ada baru senyum-senyum,” ucapnya.

Rusli menyatakan bahwa saat ini Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih solid. Koalisi tersebut diisi oleh PPP, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar.

“Jadi ini murni undangan partai politik yang diundang oleh Nasdem. Ya kita datang silaturahmi,” ujarnya

Anies Baswedan Dekati Tokoh NU

Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), KH Said Aqil Siradj tidak mempermasalahkan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) jadi calon wakil presiden Anies Baswedan.

Diakui KH Said Aqil Siradj tak masalah jika Anies Baswedan mendekati tokoh NU untuk berpasangan dalam Pilpres 2024 mendatang.

“Ya boleh-boleh saja masa enggak boleh mau dekat siapa, dekat siapa,” ucap KH Said Aqil Siradj di Hotel Royal Kuningan, Jakarta pada Sabtu (25/3/2023).

Meski begitu, KH Said Aqil Siradj enggan berbicara lebih jauh mengenai sosok tokoh NU yang layak menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan.

Baca juga: AHY Hadiri Acara Buka Puasa Bersama dengan Partai NasDem, Anies Baswedan Datang?

Menurut KH Said Aqil Siradj, hal tersebut merupakan urusan politik.

“Itu masalah politik, saya enggak bisa jawab,” ujar KH Said Aqil Siradj.

Seperti diketahui, Perwakilan Anies Baswedan, Sudirman Said akui, tokoh dari Nahdlatul Ulama layak dipilih untuk menjadi cawapres untuk mendampingi Anies.

Alasannya, NU merupakan salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia.

Anies Baswedan Dinilai Sulit Hindari Politik Identitas

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono merespons argumen Anies Baswedan yang sulit menghindari politik identitas di ajang Pilkada atau Pilpres.

Menurut Totok, argumen itu tak bisa diterima karena kandidat pemimpin negara adalah seorang negarawan yang berpendidikan tinggi, dan tahu mana yang buruk dan mana yang baik bagi sebuah bangsa.

Lain halnya, kata Totok, jika peserta Pilpres atau Pilkada itu orang awam yang memiliki pendidikan rendah.

“Peserta pemilu calon negarawan, mana yang baik mana yang buruk dia bisa memperhitungkan ‘oh kalau saya menggunakan ini nanti akan memancing ya, polarisasi,’” kata Totok saat ditemui di hotel kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2023).

Baca juga  Luncurkan OK GELORA, Anis Matta: Perlu Peta Jalan Baru untuk Jadi Kekuatan Utama Dunia

“Nah itulah kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dari calon kepala negara, dan rakyat akan menilai apakah calon pemimpin, calon negarawan ini menggunakan cara cara yang baik atau tidak” tambahnya.

Namun, Totok mengakui, isu politik identitas yang juga berkaitan dengan SARA memang paling mudah untuk digunakan dalam kontestasi pemilu.

Menurut Totok, identitas merupakan sebuah pemberian dari yang maha kuasa, sehingga hal itu tidak bisa ditolak dan melekat dalam diri pribadi masing-masing orang.

Namun sebagai pribadi, lanjutnya, siapa saja bisa memilih menggunakan identitas yang melekat ini untuk mencari perbedaan atau berbuat hal-hal baik.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas, sehingga dia menilai politik identitas tak bisa dihindari.

“Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender,” ucap Anies di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat (17/3/2023) malam.

Dalam forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa yang diselenggarakan Partai NasDem itu, Anies juga sebut politik identitas bisa terjadi bila ada dua calon yang berbeda suku.

Anies menilai pada situasi tersebut pendukung kedua kubu bisa berkutat dengan isu perbedaan suku.

Ia pun menilai hal tersebut lumrah terjadi di pemilu.

Pernyataan Anies itu pun tak sejalan dengan pandangan MUI soal toleransi beragama.

Ketua MUI Abdullah Jaidi ingin elit politik memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan menyebar kedamaian dan persatuan, bukan isu perpecahan, sementara Anies mengakui sulit menghindarinya.

Menurutnya, saat ini bangsa Indonesia telah masuk dalam tahun politik, karena itu bulan Ramadan ini sangat berbeda.

“Di tahun-tahun politik ini agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik perpecahan di antara kita umat dan bangsa Indonesia,” ujar Abdullah saat jumpa pers di Gedung Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Rabu (22/3/2023).

Abdullah pun menekankan pentingnya persatuan dan mengingatkan persaudaraan di Indonesia kini telah memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024.

Tak hanya itu, Abdullah juga menekankan agar umat Islam memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan kesalehan ibadah.

“Tidak sekadar kita laksanakan ibadah puasa, tapi kesalehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin yang butuh bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rizki Allah SWT,” ucapnya.

Sumber: WARTA KOTA – KOMPAS

Share :

Baca Juga

Politik

Pesepak Bola Nasional Asal Papua Okto Maniani Gabung Partai Gelora

Politik

Anis Matta: Cegah Kekerasan Terhadap Ulama & Perusakan Tempat Ibadah

Politik

KPU Puji Keseriusan Partai Gelora Lakukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon Peserta Pemilu 2024

Politik

Anis Matta : Indonesia Harus Punya Skenario Sendiri Menghadapi Perang Supremasi AS-China di  Laut China Selatan

Politik

Cornelis: Anggaran Pemilu Serentak 2024 Akan Dibahas Secara Mendalam

Politik

Anis Matta : Partai Gelora dan PKS Memiliki Perbedaan Platform Indonesia Masa Depan

Politik

Lasarus Dan Cornelis Lakukan Peletakan Batu Pertama Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak

Politik

Khofifah-Emil Lawan Kotak Kosong di Pilkada Jatim,Pengamat: PDIP,PKB dan NasDem Bingung Lawannya
error: Content is protected !!