Home / Politik

Senin, 9 Oktober 2023 - 13:38 WIB

Pengamat: Golkar Tak Ingin Cuma Jadi “Pajangan” di KIM, Berpotensi Pindah Haluan

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani (berbatik kuning) saat berkunjung ke rumah Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023).

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani (berbatik kuning) saat berkunjung ke rumah Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023).

JAKARTA, LANDAKNEWS.ID – Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, menilai, Partai Golkar berpotensi berpindah haluan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pencalonan presiden Prabowo Subianto.

Peluang ini terbuka melihat kehangatan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Puan Maharani, baru-baru ini.

“Membaca manuver Golkar dan Puan sepertinya peluang Golkar untuk cabut dari KIM sangat terbuka lebar,” kata Ari kepada Kompas.com, Senin (9/10/2023).

Ari menilai, pertemuan Puan dengan Jusuf Kalla kemarin menyiratkan ketidakkompakkan Koalisi Indonesia Maju.

Sebagai partai besar yang selalu aktif terlibat dalam pemerintahan, menurut Ari, Golkar tidak ingin diperlakukan sebagai aksesoris politik di koalisi. Golkar dianggap ingin mencari mitra koalisi yang sepadan.

Sementara, di internal Koalisi Indonesia Maju, skenario arah politik kabarnya disusun Prabowo bersama Presiden Joko Widodo. Dengan situasi demikian, partai beringin tak punya andil besar.

“Justru jika Golkar hanya menjadi penonton di KIM, akan menurunkan derajat kepartaiannya sebagai parpol besar,” ujar Ari.

Sebenarnya, kata Ari, Golkar tak menargetkan kursi calon wakil presiden (cawapres) sebagai harga mati dukungan di koalisi. Sebab, Golkar sadar bahwa ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, elektabilitasnya belum seberapa.

Baca juga  Karolin Tutup Gebyar Semarak HUT RI ke 78 di Pahauman

Namun, buat partai beringin, paling penting adalah ruang kompromi politik yang lebih besar dan bukan hanya jadi “pajangan”.

“Golkar pasti memahami gejolak elektabilitas semua capres masih bersifat semu dan sepanjang belum dilakukan pendaftaran capres-cawapres, Golkar berhak banting setir sesuai dengan opportunity (kesempatan) politik terbaik,” kata Ari.

Lebih lanjut, Ari menyebut, suara Jusuf Kalla punya pengaruh besar di internal Golkar maupun kelompok pemilih tertentu. Ini tak lepas dari rekam jejak Kalla sebagai wakil presiden dua periode dan ketua umum Golkar.

“Setidaknya ada bagian suara Golkar yang berpotensi diambil JK. Keterwakilan etnis Bugis dan Makassar serta Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur dimiliki oleh JK,” tutur dosen Universitas Indonesia tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Puan bertandang ke kediaman Jusuf Kalla di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023). Keduanya santap siang bersama dan berbincang selama kurang lebih 2 jam.

Yang menarik, saat berkunjung ke kediaman Kalla, Puan mengenakan baju batik dengan corak kuning, warna khas partai beringin. Ketua DPR RI itu pun mengaku tak masalah jika baju yang ia pakai dipersepsikan sebagai rayuan mengajak Golkar bergabung ke koalisi PDI-P untuk Pemilu 2024.

Baca juga  KPU Diminta Tegas Soal Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu

“Tanda-tanda mungkin ya hahaha,” ujar Puan usai pertemuan.

Dalam kesempatan yang sama, Kalla menjawab isu yang sempat mengemuka di kalangan awak media, bahwa ia mendapat tawaran untuk bergabung ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDI-P 2024.

Perihal ini, Kalla tak banyak berkomentar. Namun, katanya, segala kemungkinan masih terbuka.

“Itu rahasia itu. Semua ada harapan. Ibu Puan juga ada harapan,” katanya.

Sementara, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut bahwa belum ada tanda-tanda partainya akan berpindah ke koalisi PDI-P dan mendukung bakal capres Ganjar Pranowo.

“Belum ada hilalnya,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Penulis: Kompas

Share :

Baca Juga

Politik

Anis Matta Dapat Curhatan Begini Dari Para Pelaku Usaha Pariwisata Di Bali

Politik

Golkar Tunggu Kode Prabowo Soal Cawapres 2029

Politik

Putusan MK Dinilai Lebih Kental Politisnya Ketimbang Alasan Hukum

Politik

Ekspresi Prabowo Meledek Anies saat Disinggung Tidak Tahan Menjadi Oposisi

Politik

Partai Gelora: Di Pemilu 2024, Pemuda Jangan Jadi Objek Lagi, Tapi Harus Jadi Subjek dalam Politik

Politik

TNI/Polri Patroli Bersama

Politik

Politik

Stanley Harsha: Indonesia Bisa Maju Lebih Cepat dari China
error: Content is protected !!