“JANGAN lupa memilih presiden yang memihak pada pembangunan IKN,” ajak Harisson disambut tepuk tangan puluhan ASN termasuk yang mendampinginya di atas panggung. Semua ASN di situ seperti meng-iya-kan pernyataan pengganti gubernur sementara itu.
“Kalau IKN dibangun, Kalimantan Barat pasti maju. Saya sudah menerima perencanaan itu, Kalbar pasti maju,” lanjut Harisson di Halaman Kantor Gubernur Kalbar dalam video yang sudah disiarkan MetroTv.
Ucapan Harisson itu sontak viral di Kalbar. Videonya menyebar lewat WA maupun medsos. Bahkan, media nasional juga sudah menyiarkan ajakan memilih salah satu capres itu. Bawaslu juga sudah bereaksi, akan menelusuri ajakan pejabat elit Bumi Khatulistiwa itu.
So, what, apa masalahnya wak? Harisson itu hanya Pj. Bahasa netizen, hanya gubernur hasil give away. Perlu diketahui, Harisson itu masih sebagai pegawai negeri aktif. Jadi, ia tak boleh menyatakan sikap dukungan secara terbuka ke publik. Ngacungkan 1 jari, 2 jari, apalagi 3 jari saja tak boleh. Nah, ini secara vulgar mengajak ASN yang lain, “Jangan lupa memilih presiden yang memihak pembangunan IKN.” Kalau sudah berupa ajakan, biasanya “masuk ni barang” ke unsur pelanggaran Pilpres. Tinggal dilaporkan ke Bawaslu, biarlah nanti lembaga pengawas ini menghakiminya, melanggar atau tidak.
Ajakan Harisson memilih capres pro IKN menimbulkan reaksi panas terutama di kubu 01, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar. Sebab, capres ini yang menyatakan mengevaluasi IKN. Sementara 02 dan 03 menyatakan tetap meneruskan IKN. Dari sini, Harisson mengajak ASN dan warga Kalbar memilih antara pasangan 02 dan 03. Karena, dua pasangan itu secara tegas melanjutkan IKN. Wajarlah bila pendukung 01 paling bereaksi terhadap ajakan Harisson itu. Situasi politik memang sudah panas, makin panas.
Bagi pendukung 02 dan 03 sih pasti tak mempermasalahkan ajakan Harisson, karena menguntungkan. Bila merugikan, pasti akan bereaksi juga.
Sejauh ini, belum ada tanggapan dari Harisson. Apakah membenarkan ajakannya atau menyalahkan pihak yang meng-upload video viral itu. Atau, melaporkan ke polisi. Atau, memilih diam saja. Belum ada tanggapan dan publik menunggunya. Begitu juga publik menunggu seperti apa Bawaslu memproses kasus ini. Apakah hanya cukup ditinjau saja, lalu setelah itu hilang tak berbekas. Atau, 86, ups keceplosan, sorry wak. Yang pasti warga Kalbar menunggu kasus ini apakah ada endingnya atau hilang begitu saja. Mau tak mau kita pun menunggu sambil ngopi.
#camanewak
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalimantan Barat
