JAKARTA – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menjadi pembicara utama dalam acara “Workshop Penguatan Tata Kelola Sawit Indonesia” yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) pada Rabu (09/10/2024) di Auditorium Kementerian Pertanian RI. Yeka memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi sektor kelapa sawit dan pentingnya pencegahan maladministrasi dalam tata kelolanya.
Menurutnya, tata kelola yang baik dan bersih sangat penting untuk keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Sebab, industri ini memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional, tapi tanpa tata kelola yang transparan, keberlangsungan industri ini bisa terganggu. “Tata kelola yang baik dan bersih akan memastikan bahwa industri kelapa sawit Indonesia dapat terus berkembang dengan daya saing tinggi di pasar global,” ungkapny.
Selain itu Yeka juga menyoroti masalah maladministrasi yang kerap terjadi dalam layanan publik terkait pengelolaan sawit. Maladministrasi sering muncul dalam proses perizinan dan penegakan aturan. “Maladministrasi dalam tata kelola sawit sering terjadi pada tingkat pelayanan publik, mulai dari perizinan hingga penegakan aturan. Ombudsman akan terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan administrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yeka mengajak para petani dan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait kelapa sawit. Kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tanpa penyimpangan.
“Peran aktif masyarakat dan petani sangat penting dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait kelapa sawit, agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif tanpa penyimpangan,” beber Yeka.
Pemaparan Yeka dalam workshop ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana tata kelola yang baik, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan aktif semua pihak dapat mencegah maladministrasi dan menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia.
Sumber: ombudsman.go.id
