JAKARTA – Pengamat pertanian Syaiful Bahari menilai industri perkebunan sawit masih cukup siap untuk pelaksanaan progam pemerintah yang akan mulai meningkatkan campuran biodiesel dengan solar menjadi 40% (B40) pada 1 Januari 2025 mendatang.
Dia menuturkan Program B40 nanti paling tidak akan menyerap sebanyak 17 juta ton CPO, sedangkan produktivitas sawit Indonesia mencapai 48 juta ton pada 2023.
“Produksi CPO kita masih cukup ya, masih di 48 juta ton. Luas lahan juga mencapai 16,38 juta hektar. Untuk B40 paling 17 juta ton dan ekspor hanya 16 persenan,” ujar Syaiful saat dihubungi, Selasa (12/11/2024).
Hanya saja, menurut Syaiful, ke depan Indonesia harus menyiasati agar produktivitas sawitnya meningkat. Sebab, Pemerintahan Prabowo Subianto mencanangkan Indonesia bisa swasembada energi dan pangan, dimana sawit menjadi komoditas strategisnya.
“Produksi kita kan stagnan, sedangkan pemerintahan akan terus meningkatkan presentase sawit untuk biodiesel sampai 100 persen,” ucapnya.
Dia mengatakan produksi CPO Indonesia akan menghadapi masalah berupa penurunan produktivitas perkebunan sawit dalam 10 sampai 20 tahun mendatang.
Dari data GAPKI menunjukkan produksi data produksi CPO dan PKO tahun ini turun menjadi 52,5 juta ton dibandingkan tahun 2023 berjumlah 54,8 juta ton.
Ia menyarankan agar pemerintah melakukan percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang sudah dianggarkan dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Namun persoalan di depan mata saat ini adalah, 10-20 tahun mendatang, akan terjadi penurunan produktivitas perkebunan sawit. Karena itu langkah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah adalah melakukan percepatan peremajaan kelapa sawit rakyat yang anggarannya sudah tersedia di BPDPKS,” jelasnya.
Menurutnya program ini berjalan lambat dalam 10 tahun belakangan akibat regulasi dan birokrasi yang rumit.
“Hal ini harus ada solusi di era Presiden Prabowo, karena di pemerintahan kemarin ada ego sektoral sehingga kepastian lahan yang menjadi syarat PSR tidak berjalan maksimal,” ujar Syaiful.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar nantinya dibentuk Badan Sawit Nasional yang langsung di bawah Presiden Prabowo. Sehingga target pemerintahan agar Indonesia swasembada pangan dan energi terbarukan bisa terealisasi.
“Kalau pemerintah serius, harus dibentuk Badan Sawit Nasional. Karena BPDPKS kan fungsinya sekadar administrative saja. Ini juga untuk mencegah ego sektoral antar Kementerian seperti di pemerintahan kemarin,” ucapnya.
Apalagi, Syaiful juga mengkhawatirkan penggunaan dana sawit untuk komoditas kakao dan kelapa dengan terbentuknya BPDP (dulu BPDPKS). Menurutnya, hal ini sangat berisiko lantaran dua komoditas tersebut belum terbentuk ekosistemnya.
“Bukan malah bertambah justru nanti akan mubazir dananya. Karena kakao dan kelapa kan gak jelas ekosistem bisnisnya. Nanti justru bakal berdampak negatif terhadap sawit yang notabenenya satu satunya komoditas yang lengkap ekosistem bisnisnya,” tandas Syaiful.
Apalagi, Syaiful juga mengkhawatirkan penggunaan dana sawit untuk komoditas kakao dan kelapa dengan terbentuknya BPDP (dulu BPDPKS). Menurutnya, hal ini sangat berisiko lantaran dua komoditas tersebut belum terbentuk ekosistemnya.
“Bukan malah bertambah justru nanti akan mubazir dananya. Karena kakao dan kelapa kan gak jelas ekosistem bisnisnya. Nanti justru bakal berdampak negatif terhadap sawit yang notabenenya satu satunya komoditas yang lengkap ekosistem bisnisnya,” tandas Syaiful.
“Program (PSR) ini sudah 10 tahun berjalan sangat lambat karena berbagai hambatan yang diciptakan oleh regulasi dan birokrasi yang rumit dan panjang,” ungkapnya.
Jika pemerintah tidak mempercepat program PSR maka akan ada distorsi antara keseimbangan pangan dan energi dalam sektor kelapa sawit
“Karena itu, jika pemerintahan Prabowo serius untuk membangun B40 dan sekaligus ketahanan pangan, maka program PSR harus segera dijalankan. Kalau tidak, maka yang akan terjadi adalah distorsi keseimbangan pangan dan energi di perkelapasawitan dan ini merugikan kepentingan nasional,” pungkasnya.
Sumebr; Sawit Indonesia
