PONTIANAK, LANDAK NEWS – Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Pengumuman Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., secara virtual di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Senin (8/9/2025).
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang dihadiri seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia beserta seluruh stakeholder terkait.
Dalam arahannya Mendagri Tito memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas inflasi. Berdasarkan data terbaru, inflasi year on year tercatat turun dari 2,37 persen menjadi 2,31 persen. Sementara inflasi month to month justru mengalami deflasi sebesar -0,08 persen.
“Inflasi kita terjaga dengan baik, bahkan menurun dari angka 2,37% menjadi 2,31%. Ini pencapaian yang luar biasa dan perlu dipertahankan. Dengan kondisi ini, konsumen lebih ringan bebannya karena harga tidak melonjak, sementara produsen juga tetap diuntungkan karena bisa berproduksi stabil,” ucapnya.
Selain itu, Mendagri juga menekankan sejumlah poin penting yang harus dilaksanakan kepala daerah, antara lain, menggelar rapat bersama Forkopimda secara rutin, aktif menyambangi tokoh masyarakat untuk menjaga kondusivitas, melaksanakan doa bersama lintas elemen masyarakat dan pemerintah.
“Sejak tanggal 25 Agustus hingga 7 September 2025, tercatat ada 228 aksi di kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 42 daerah melaksanakan aksi dengan anarkis, sementara 102 daerah berhasil menjaga demonstrasi tetap damai,” ujarnya.
Ia optimistis perekonomian nasional akan terus bergerak stabil, dengan inflasi terkendali dan situasi sosial yang relatif kondusif.
“Kalau inflasi terjaga dan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dengan damai, saya yakin ekonomi kita semakin kuat dan kesejahteraan bersama dapat tercapai,” harapnya.
Terkait dengan program nasional 3 juta rumah, Tito Karnavian meminta komitmen daerah dalam mendukung penyediaan lahan, penyederhanaan perizinan, dan fasilitasi pembangunan. Menurutnya, program ini bukan hanya sekadar menyediakan hunian, tetapi juga upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya minta kepala daerah benar-benar memberi dukungan penuh. Program 3 juta rumah adalah program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Dukungan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan implementasinya,” tutup Mendagri.
Menanggapi arahan tersebut, Sekda Kalbar Harisson menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap menjalankan instruksi Mendagri secara konsisten, khususnya dalam menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Kami berkomitmen berupaya menjaga inflasi tetap stabil melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), optimalisasi pasar murah, dan penguatan distribusi pangan,” katanya.
Terkait pengentasan kemiskinan ekstrem di Kalbar, menurut data BPS, pada Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,16 %, turun dari 6,25 %. Pada September 2024, atau setara dengan berkurangnya sekitar 3.040 orang menjadi 330.950 jiwa. Penurunan ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Kemiskinan ekstrem telah menyusut secara signifikan dari 1,41 % (73.342 jiwa) di tahun 2022 menjadi 0,57 % (38.818 jiwa) di tahun 2024. (R)
