NGABANG, Landak News – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Landak menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebut proyek jalan provinsi di Kabupaten Landak menggunakan material dari kawasan hutan lindung tidak benar.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KPH Wilayah Landak, Wawan Setiawan Sukarno, S.Hut, dalam keterangan resminya menanggapi berita yang beredar di sejumlah media daring pada 13 Oktober 2025 berjudul “Diduga Gunakan Material dari Hutan Lindung, Proyek Jalan Provinsi di Landak Disorot Tajam.”
Wawan menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan lapangan untuk menelusuri lokasi pengolahan batu kuari di Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, serta area pengambilan bahan baku batu untuk proyek tersebut.
“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa lokasi penumpukan batu hasil olahan CV. Aroni berada di pinggir Sungai Mempawah dengan koordinat N 0°42’39,9″ dan E 109°25’31,5″, yang termasuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL),” jelas Wawan.
Ia menambahkan, jalur angkutan bahan baku batu juga berasal dari sekitar sungai dan lokasi bekas pertambangan tanpa izin (peti) di wilayah tersebut, yang semuanya berada di dalam APL.
Berdasarkan hasil overlay peta koordinat pemeriksaan dengan peta kawasan hutan wilayah kerja UPT KPH Landak, diketahui bahwa lokasi pengolahan, penimbunan, serta jalur angkutan batu berada jauh dari kawasan Hutan Lindung maupun Taman Hutan Raya (TAHURA) Pandan Puloh.
“Dengan demikian, informasi yang menyebut material proyek berasal dari kawasan hutan lindung atau TAHURA tidak valid dan tidak berdasar,” tegasnya.
Selain itu, KPH Landak juga memberikan klarifikasi terkait papan plang yang terpasang di depan Kantor Desa Tiang Tanjung. Menurut Wawan, papan tersebut bukan penanda batas kawasan hutan, melainkan himbauan kepada masyarakat agar ikut menjaga kelestarian kawasan hutan lindung dan TAHURA Pandan Puloh yang berada di wilayah desa tersebut.
“Papan itu berisi pemberitahuan dan ajakan untuk menjaga hutan, bukan penanda batas kawasan,” pungkasnya.
KPH Landak menyatakan hasil pemeriksaan lapangan tersebut telah dilengkapi dengan peta hasil pemeriksaan dan dokumentasi foto sebagai bukti pendukung klarifikasi resmi lembaga. (One)
