PONTIANAK, Landak News – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., turun langsung menerima massa aksi damai para driver ekspedisi di Bundaran Mayor Alianyang, Kamis (16/10/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kelangkaan dan ketidakmerataan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis solar, yang dinilai berdampak besar pada sektor logistik dan distribusi barang di wilayah Kalimantan Barat.
“Pemerintah Provinsi tentu menyambut baik aspirasi ini, dan kita akan memberikan instruksi serta himbauan kepada Pertamina agar segera menertibkan distribusi BBM,” ungkap Krisantus saat menemui peserta aksi.
Pemprov Siapkan Instruksi Resmi ke Pertamina dan BPH Migas
Dalam kesempatan tersebut, Krisantus menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar akan mengeluarkan instruksi resmi kepada Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dalam waktu satu minggu ke depan.
Instruksi tersebut mencakup penertiban distribusi BBM di seluruh SPBU, penataan jalur antrean khusus kendaraan ekspedisi, serta pemberian sanksi bertahap terhadap SPBU yang terbukti melanggar aturan.
“Kita akan beri sanksi tegas bagi SPBU yang tidak mengikuti aturan, karena kita ingin BBM ini benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, bukan ke kelompok tertentu,” tegasnya.
Berantas Praktik Mafia BBM
Wagub Kalbar juga menyoroti maraknya praktik dugaan mafia solar di sejumlah SPBU. Ia menilai fenomena tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat, bahkan memicu insiden di beberapa daerah.
“Kita tidak ingin SPBU menjadi sarang mafia-mafia solar yang mengambil keuntungan pribadi. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penyelewengan,” ucapnya.
Sikapi Keberadaan Pelangsir BBM
Menanggapi aktivitas pelangsir atau pengecer BBM yang kerap menimbulkan antrean panjang di SPBU, Krisantus menegaskan bahwa praktik tersebut tidak dibenarkan, meskipun ia memahami ada hubungan ekonomi antara pelangsir dan sopir di lapangan.
“Sebenarnya pelangsir ini tidak boleh, tapi mereka juga mencari nafkah. Di lapangan ada saling pengertian dengan para sopir. Namun, kita tidak ingin pelangsir lebih dominan daripada ekspedisi yang membawa barang ke daerah,” jelasnya.
Masyarakat Diminta Aktif Melapor
Krisantus yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI ini mengimbau masyarakat, khususnya para sopir ekspedisi, untuk aktif melaporkan SPBU nakal atau praktik penyelewengan distribusi BBM kepada pihak berwenang.
“Laporkan langsung ke Pertamina atau aparat penegak hukum. Lebih baik ke penegak hukum agar bisa segera ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” tutupnya.(*)
