PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf, dalam rangkaian kegiatan Pilar-pilar Sosial, Dialog Kesejahteraan Sosial, dan Sekolah Rakyat yang digelar di Aula Garuda, Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (22/10/2025).
Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson, M.Kes., yang mewakili Gubernur Kalbar membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya peran pilar sosial dalam membangun kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.
“Program pilar sosial dan Sekolah Rakyat memiliki arti strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial, menekan angka kemiskinan, serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat rentan. Semua ini memerlukan dukungan bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Harisson.
Sekolah Rakyat Kalbar Mulai Beroperasi
Dalam laporannya, Harisson menyampaikan perkembangan Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat yang kini telah memiliki 78 siswa terverifikasi, terdiri dari 21 siswa SD, 19 siswa SMP, dan 38 siswa SMA. Kegiatan belajar mengajar didukung oleh 1 kepala sekolah dan 19 guru mata pelajaran yang mulai bertugas sejak 27 September 2025.
Para siswa memperoleh berbagai fasilitas, antara lain pemeriksaan kesehatan pra-sekolah, talent mapping, pelatihan kedisiplinan, fasilitas asrama, delapan jenis seragam sekolah, makan tiga kali sehari dan dua kali snack, perlengkapan belajar, serta laptop bagi siswa dan guru.
Harisson berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi sarana pembinaan karakter dan pemberdayaan keluarga miskin agar keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Kepada siswa-siswi, saya berpesan agar terus bersemangat menuntut ilmu dan berani bermimpi besar demi masa depan yang lebih baik,” tuturnya.
Mensos Tekankan Akurasi Data dan Program Tepat Sasaran
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa tiga program sosial—Pilar Sosial, Dialog Kesejahteraan Sosial, dan Sekolah Rakyat—merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Mensos mengungkapkan, hasil evaluasi menunjukkan masih ada sekitar 45 persen bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, termasuk Program Indonesia Pintar (55 persen) dan bantuan gas 3 kg (60 persen).
“Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah melakukan ground check dan verifikasi data bersama BPS. Dari lebih dari 3 juta data yang dicek, sekitar 1,9 juta tidak tepat sasaran. Karena itu, seluruh data kini dipusatkan dan harus mengacu pada data BPS,” jelasnya.
Pemerintah kini menggunakan dua jalur pemutakhiran data, yakni jalur formal melalui pemerintah daerah dan jalur non-formal melalui aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan masyarakat melapor atau menyanggah data secara langsung.
Saifullah Yusuf juga menjelaskan pembagian 10 desil ekonomi masyarakat, di mana desil 1 termasuk kategori miskin ekstrem dan desil 2–4 termasuk keluarga rentan. Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada 35 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 140 juta jiwa.
“Kami berharap pemutakhiran data bisa selesai pekan ini. Semoga keluarga di desil 2, 3, dan 4 dapat tumbuh menjadi keluarga mandiri. Prinsipnya: bantuan sementara, berdaya selamanya,” ujarnya.
Target 500 Sekolah Rakyat di Seluruh Indonesia
Mensos menambahkan, Sekolah Rakyat merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan. Peserta didik berasal dari keluarga desil 1 dan 2 dengan dukungan program komplementer seperti bantuan sembako, perbaikan rumah, BPJS Kesehatan, koperasi desa, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
“Presiden menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, masing-masing menampung hingga 1.000 siswa. Di Pontianak, Sekolah Rakyat ini menjadi sekolah ke-53. Tahun ini akan dibangun 100 gedung permanen, termasuk di Kalimantan Barat,” terangnya.
Ia berharap program tersebut mampu menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan mandiri melalui peningkatan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin.
“Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi berkarakter dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Mari kita bekerja, bergerak, dan berdampak,” pungkas Mensos.
Gubernur Ria Norsan Apresiasi Program Kementerian Sosial
Secara terpisah, Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan langkah konkret Kementerian Sosial dalam memperkuat kebijakan perlindungan sosial di daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik program prioritas yang digagas Kementerian Sosial, terutama penguatan pilar-pilar sosial dan pembentukan Sekolah Rakyat. Ini merupakan langkah nyata yang sejalan dengan komitmen kami untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Ria Norsan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi kebijakan dan kesinambungan program antara pusat dan daerah. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis kesejahteraan masyarakat Kalbar akan terus meningkat,” tegasnya.
Acara berlangsung hangat dengan interaksi langsung antara Mensos Saifullah Yusuf dan para siswa Sekolah Rakyat Pontianak beserta orang tua mereka.
Kegiatan ini turut dihadiri Staf Khusus Menteri Sosial, unsur Forkopimda Kalbar, Kepala BPS se-Kalbar, Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota, serta jajaran pendidik dan siswa Sekolah Rakyat. (*)
