MEMPAWAH, Kalimantan Barat – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, memberikan kuliah umum kepada para praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Selasa (26/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Karolin menekankan pentingnya integritas, kepatuhan terhadap aturan, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data sebagai bekal utama bagi calon aparatur sipil negara (ASN) di era digital.
Kuliah umum tersebut bertujuan membekali para praja dengan wawasan mengenai tata kelola pemerintahan modern, kepemimpinan, serta tantangan birokrasi di tengah perkembangan teknologi dan dinamika global.
Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat, Maris Gunawan Rukmana, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Karolin yang dinilai memiliki pengalaman lengkap dalam pengabdian kepada masyarakat dan pemerintahan.
Menurut Maris, perjalanan karier Karolin yang pernah berprofesi sebagai dokter, menjabat anggota DPR RI selama dua periode, hingga menjadi kepala daerah, merupakan contoh nyata kepemimpinan yang dapat menjadi inspirasi bagi para praja.
“Kehadiran Bupati Landak di tengah-tengah kita bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga figur inspiratif perempuan Kalimantan Barat yang telah menunjukkan dedikasi, kapasitas, dan prestasi dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Maris dalam sambutannya.
Ia juga mengingatkan para praja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik guna menyerap pengalaman dan nilai-nilai kepemimpinan yang disampaikan narasumber.
“Sebagai calon kader pemerintahan masa depan, saudara harus mampu menyerap pengalaman, wawasan, dan nilai-nilai kepemimpinan dari narasumber kita hari ini,” katanya.
Dalam pemaparannya, Karolin menegaskan bahwa birokrat harus menjadikan aturan sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia menilai regulasi, standar operasional prosedur (SOP), dan peraturan perundang-undangan bukanlah hambatan, melainkan perlindungan bagi aparatur dalam bekerja.
“Birokrat tidak boleh jauh dari aturan. Jangan memandang aturan sebagai musuh. SOP, aturan, dan undang-undang merupakan pelindung dalam menjalankan tugas pemerintahan,” tegasnya.
Selain itu, Karolin menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dalam proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, birokrasi modern harus mampu bekerja berdasarkan data yang valid agar program dan kebijakan pemerintah tepat sasaran.
“Data sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita tidak boleh mengabaikan data, dan birokrasi harus kuat dalam pengelolaan data,” ujarnya.
Menghadapi bonus demografi dan visi Indonesia Emas 2045, Karolin juga mendorong generasi muda, khususnya Generasi Z, untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing global. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah penguasaan bahasa asing, termasuk Bahasa Inggris dan Mandarin.
Menurutnya, sumber daya manusia Indonesia harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan bersaing di tingkat internasional melalui kemauan belajar yang berkelanjutan.
Menutup kuliah umum yang berlangsung bertepatan dengan semangat emansipasi perempuan, Karolin menegaskan bahwa peluang bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan maupun sektor lainnya kini semakin terbuka.
“Negara telah menyediakan ruang, regulasi, dan kesempatan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita berani mengambil peluang dan menjawab tantangan tersebut,” pungkasnya.
Kuliah umum tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman para praja mengenai pentingnya kepemimpinan yang berintegritas, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pembangunan Indonesia di masa depan. (HI)
