Home / Nasional

Selasa, 6 Juni 2017 - 11:34 WIB

Selamat, Polri Sabet Predikat WTP dari BPK untuk Ketiga Kal

 

Kapolri Jenderal Tito Karnavian yakin Polri telah mampu mengelola keuangannya sendiri. (Reuters/Darren Whiteside)

Jakarta, Landak News – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menyabet predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2016. Predikat ini disabet oleh Polri untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan predikat WTP kembali diperoleh setelah Polri melakukan desentralisasi keuangan. Menurutnya, seluruh anggaran di kepolisian sudah dibagikan ke sekitar 1.300 satuan kerja di seluruh Indonesia.

“Anggaran sebanyak Rp73 triliun dan itu di Polri sudah terjadi desentralisasi pengelolaan keuangan. Jadi diserahkan kepada lebih dari 1.300 satuan kerja,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/6).

Baca juga  HMI Mandailing Natal Desak Bupati Bertindak Tegas Terkait Kasus Kepala Desa Pidoli Lombang yang Abaikan Proses Hukum

Dia menyatakan, predikat WTP membuktikan bahwa Polri mampu mengelola keuangan sendiri. Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun yakin predikat WTP akan mempengaruhi cara pandang pemerintah terhadap Polri.

Tito berharap, pemerintah memberikan hadiah terhadap Polri atas predikat WTP yang diperoleh dari BPK ini.

“Kami harap ke depan bisa mendapatkan reward dalam bentuk misalnya tunjangan kinerja yang lebih baik, anggaran lebih baik dalam kepentingan perbaikan keuangan,” kata Tito.

Di tempat yang sama, Anggota 1 BPK Agung Firman Sampurna mengapresiasi cara pengelolaan keuangan Polri.

Menurutnya, penerapan desentralisasi keuangan di Polri membuat sistem pengawasan lebih jelas.

Baca juga  Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta

“Dulu, Polri menggunakan apa yang namanya otorisasi internal. Jadi seluruhnya tersentralisasi sekarang sudah didesentralisasikan kepada satuan kerja yang ada. Dengan demikian, baik dari pelaksanaan anggaran maupun pengawasannya, yang dimaksud pengawasannya pertanggungjawaban lebih jelas,” kata Agung.

Ia juga mengapresiasi proses audit Polri pada 2016 yang dilakukan dengan metode pendekatan uji fungsi. Agung mencontohkan, dalam pengujian baju anti peluru, BPK dapat langsung menguji ketahanan baju tersebut secara langsung.

“Katanya tahan sampai berapa ditembak. Kami ambil satu, kami tembak,” ujarnya. (cnni)

Share :

Baca Juga

Nasional

Pengurus PWI Pusat Periode 2025-2030 Resmi Dikukuhkan di Monumen Pers Solo

Nasional

Dalih Konversi LPG 3 Kg Jadi Kompor Listrik dan Untung Ruginya

Nasional

Ketika Jokowi Promosi IKN Nusantara ke Investor

Nasional

Sosiolog: Imbauan Pejabat Tidak Pamer Harta di Medsos Tidak Cukup Ubah Gaya Hidup

Nasional

Sejarah Pemilu di Indonesia: Jejak Demokrasi dalam Sorotan Waktu

Nasional

Jaringan Listrik Pulih Usai Gempa, Warga Touna Pilih ke Bukit

Nasional

Akui Diarahkan Kapolsek Buat Keterangan Palsu Uang Damai di Kasus Guru Supriyani,Rokiman :Saya Lega

Nasional

Populer: Rafael Alun Mangkir dari Pencopotan; Irjen Kemenkeu Jadi Komisaris BRI
error: Content is protected !!