Home / Nasional

Selasa, 6 Juni 2017 - 11:34 WIB

Selamat, Polri Sabet Predikat WTP dari BPK untuk Ketiga Kal

 

Kapolri Jenderal Tito Karnavian yakin Polri telah mampu mengelola keuangannya sendiri. (Reuters/Darren Whiteside)

Jakarta, Landak News – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menyabet predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2016. Predikat ini disabet oleh Polri untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan predikat WTP kembali diperoleh setelah Polri melakukan desentralisasi keuangan. Menurutnya, seluruh anggaran di kepolisian sudah dibagikan ke sekitar 1.300 satuan kerja di seluruh Indonesia.

“Anggaran sebanyak Rp73 triliun dan itu di Polri sudah terjadi desentralisasi pengelolaan keuangan. Jadi diserahkan kepada lebih dari 1.300 satuan kerja,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/6).

Baca juga  Banyak Korban Erupsi Semeru Belum Tertolong

Dia menyatakan, predikat WTP membuktikan bahwa Polri mampu mengelola keuangan sendiri. Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun yakin predikat WTP akan mempengaruhi cara pandang pemerintah terhadap Polri.

Tito berharap, pemerintah memberikan hadiah terhadap Polri atas predikat WTP yang diperoleh dari BPK ini.

“Kami harap ke depan bisa mendapatkan reward dalam bentuk misalnya tunjangan kinerja yang lebih baik, anggaran lebih baik dalam kepentingan perbaikan keuangan,” kata Tito.

Di tempat yang sama, Anggota 1 BPK Agung Firman Sampurna mengapresiasi cara pengelolaan keuangan Polri.

Menurutnya, penerapan desentralisasi keuangan di Polri membuat sistem pengawasan lebih jelas.

Baca juga  Ketua DPRD Landak Menghadiri Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Santo Fransiskus Asisi Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak

“Dulu, Polri menggunakan apa yang namanya otorisasi internal. Jadi seluruhnya tersentralisasi sekarang sudah didesentralisasikan kepada satuan kerja yang ada. Dengan demikian, baik dari pelaksanaan anggaran maupun pengawasannya, yang dimaksud pengawasannya pertanggungjawaban lebih jelas,” kata Agung.

Ia juga mengapresiasi proses audit Polri pada 2016 yang dilakukan dengan metode pendekatan uji fungsi. Agung mencontohkan, dalam pengujian baju anti peluru, BPK dapat langsung menguji ketahanan baju tersebut secara langsung.

“Katanya tahan sampai berapa ditembak. Kami ambil satu, kami tembak,” ujarnya. (cnni)

Share :

Baca Juga

Nasional

SE Kemenag Larang ASN Gabung dan Pakai Atribut FPI-HTI

Nasional

Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan Jadi Isu Utama Selama RI Jadi Presidensi G20

Nasional

Pengamat: Kekerasan Terhadap Jurnalis Ancaman Serius Kebebasan Pers

Nasional

Larangan Ekspor Sawit Indonesia Sebabkan Harga Minyak Melonjak

Nasional

Umat Katolik Tebet Jakarta Nyanyikan Lagu Garuda Pancasila

Nasional

KPU Membuka Rapat Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan Debat Keempat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024

Nasional

Pembangunan Kantor Lembaga Yudikatif dan Legislatif di IKN Rampung 2028

Nasional

BMKG: Indonesia Memasuki Periode El Nino
error: Content is protected !!