Suasana Sosialisasi tentang Informasi Publik pada Rabu (19/7). (Foto: One)
NGABANG, LANDAK NEWS– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Landak bekerjasma dengan Diskominfo Provinsi Kalbar, melaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang Informasi Publik pada Rabu (19/7).
Sosialisasi informasi publik yang berlangsung di Aula Besar Kantor Bupati Landak dengan mengandeng Komisi Informasi Provinsi Kalbar ini, mengangkat tema Keterbukaan Informasi Publik Menuju Pemerintahan Kabupaten Landak Yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.
Kegiatan itu sendiri dibuka oleh Pj Selda Landak Alpius, dengan dihadiri Kepala Diskominfo Kalbar Antoni Runtuh, Ketua Komisi Informasi Kalbar Roswita Vici Paulin, Kepala Diskominfo Landak Asuardi Daris, para Komisioner Komisi Informasi Kalbar, dan Kepala SKPD Landak.
Ketua Panitia sosialisasi informasi publik, Johan Oktavianus mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk lebih mepermudah layanan publik. “Serta mempermudah pejabat tentang tata cara penyampaian informai publik, serta tugas-tugasnya,” kata Johan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Landak, Antoni Runtuh mengatakan, menerima keterbukaan Informasi Publik merupakan hak masyarakat karena sudah diatur dalam undang-undang.
“Informasi publik adalah kegiatan yang strategis, karena menjalankan amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik. Maka harus disikapi dengan penuh tanggungjawab,” ujar Antoni.
Lanjutnya lagi, kondisi masa lalu tentu suda tidak bisa disamakan dengan kondisi sekarang. Karena saat ini semuanya harus transparan, ditambah dengan adanya undang-undang tentang keterbukaan publik mengajak semua berbagai pihak untuk bertanggung jawab atas pekerjaan.
“Terlebih di Negara Demokrasi seperti Indinesia ini, masyarakat sudah terlibat langsung dalam setiap kegiatan. Artinya masyarakat akan terlibat dalam hal untuk pengawasan, ditambah akses imformai sudah dengan mudah didapat,” terangnya.
Selain itu Antoni menyampaikan, untuk menyikapi kejadian-kejadian informasi belakang ini. Itu semua adalah efek negatif dari Media Sosial (Medsos). “Di mulai dari lingkunagn paling kecil, harus kita ingatkan agar bertanggungjawab dengan Medsos,” harapnya.
Terlebih berita terakhir dari Kementrian Kominfo, akan menghapus telegram. Sehingga diharapkan kepada para orang tua untuk mengingatkan anak-anak agar bertanggungjawab terhadap penggunaan Medos dan hati-hati dengan informasi di Medsos,” jelas Antoni.
Diakuinya juga bahwa saat ini Diskominfo Kalbar sudah ada memiliki cyber untuk mengawasi Medsos yang bekerjasama dengan tim cyber dari Polresta Pontianak. “Tentunya kami butuh dukungan dari semua pihak, dengan tujuan menjaga stabilitas di Kalbar,” tutupnya.
Tempat yang sama Pj Sekda Landak Alpius memaparkan, masalah informasi publik memang sangat penting saat ini. Sedangkan Pemda Landak sendiri juga sudah lama menjalankan informasi publik dengan membuat website tentang Pemda Landak.
“Tapi yang menjadi persoalan saat ini, di Landak sering mati lampu jadi Website kadang bermasalah untuk perangkatnya. Selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada juga masih kurang,” ujar Alpius.
Lanjut Sekda, oleh sebab itu ke depan memang perlu pengkaderan terhadap SDM terutama untuk operator website yang benar-benar sudah terlatih. “Diharapkan dengan adanya informasi publik, maka penyelenggaraan Negara dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” harapnya.
Disamping itu Sekda berharap, mudah-mudahan dengan akan terkoneksinya jaringan SUTT tidak lagi sering terjadi padam lampu di Landak. “Semoga masalah listrik yang sering padam beberapa kali dalam satu hari, tidak terjadi lagi dengan sudah terkoneksinya SUTT dari Malaysia,” ungkapnya.
Karena menurut Sekda, masalah listrik mempengaruhi juga predikat Kabupaten Landak pada peringkat 13 Kabupaten termiskin di Kalbar. “Sebab 46 persen daerah-daerah belum teraliri listrik, itu satu diantara variabel yang menjadi penilaian termiskin,” tutupnya. (hi74)
