Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, menyerahkan kenang-kenangan berupa perisai Dayak kepada narasumber Talkshow aksi pengendalian perubahan iklim di Balai Petitih, Kantor Gubernur, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Selasa (1/8). (Foto: Hen)
PONTIANAK, LANDAK NEWS – Sebagai aksi nyata mengatasi perubahan iklim yang sudah menjadi isu internasional, Gubernur Kalimantan Barat mengimbau seluruh stekholder di Kalimantan Barat bahkan sampai ke tingkat RT untuk menanam pohon, minimal satu keluarga lima pohon yang selain bisa menyerap karbon juga sebagai bahan pangan keluarga. Karena akibat perubahan iklim akan berpengaruh pada musim tanam. Hal tersebut disampaikannya ketika membuka talkshow aksi pengendalian perubahan iklim. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar talkshow aksi pengendalian perubahan iklim di Balai Petitih, Kantor Gubernur, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Selasa (1/8).
Kegiatan dengan tema Peran Multipihak dalam pendekatan Lanskap Berbasis pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Barat itu menghadirkan narasumber Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, KLHK Agus Justianto. Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, Sarwono Kusumaatmadja. Bupati Landak Karolin Magret Natasa. Board Belantara Jatna Supriatna dan Dekan Fakultas Kehutanan Untan Gusti Hardiansyah.
Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan, ini kita bicara masalah keselamatan dunia, bukan hanya Kalimantan Barat, karena kuncinya ada pada di Kalimantan. Salah satu permasalahan global yang menjadi isu banyak dibicarakan yaitu kerusakan bumi, “Nah, bagaimana kita memperbaikinya karena pertumbuhan manusia di muka bumi ini sudah melebihi daya tampung bumi, negara-negara di dunia harus punya pendapatan untuk membiayai rakyatnya, sementara iklim sudah tidak bisa ditebak, sehingga aksi yang dilaksanakan ini supaya kita mengerti dan paham bagaimana kita mengetahui bagaimana perubahan iklim di muka bumi diatasi, caranya hanya dengan menanam pohon minimal di depan rumah, 5 pohon. Dunia ini tergantung kepada hutan yang ada di Indonesia.” Ujar Cornelis.
Cornelis juga mengingatkan agar tidak ada lagi oknum yang merusak hutan. Terkait masalah kabut asap dan kebakaran hutan, pada kesempatan itu juga Mantan Bupati Landak itu menjelaskan, masalah kebakaran hutan dan antisipasi kabut asap, pemerintah provinsi berupaya memonitor semua,”Kita libatkan semua stekholder yang ada. Sampai hari ini belum ada yang rawan, dan kita pantau terus, juga melalui helicopter BNPB juga.” Ujar Cornelis.
Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, Sarwono Kusumaatmadja mengatakan saat ini isu perubahan iklim sedang dirundingkan di tingkat internasional, dan nasional, instrumennya sedang dilengkapi, namun inisiatif lokal menjadi penting, karena akan sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan baik dalam internasional maupun nasional, “Kita jangan menunggu, ikuti saja teladan dari Gubernur Kalbar, tunjukan bahwa Indonesia adalah solusi bukan problem, dalam perubahan Iklim ini,” pungkas Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup era Orde Baru ini.
Ketua Panitia kegiatan, Yang Juga Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Adiyani mengatakan kegiatan ini untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan kegiatan adaptasi dan migitasi yang dilakukan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.
“Dalam melaksanakan komitmen nasional dan globat terkait pengendalian perubahan iklim,” ujarnya. Yani menerangkan, kegiatan ini juga sebagai ajang diskusi dalam menjaring aspirasi serta seluruh masukan stakeholder terkait dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Kemudian mengkonsolidasikan upaya migitasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk dukungan mitra kerjasama. Menggalang dukungan dan kerjasama semua pihak untuk peduli terhadap kondisi lingkungan serta menghasilkan suatu pemahaman bersama untuk terciptanya lingkungan yang baik dalam menghadapi perubahan iklim. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian perubahan iklim baik penyebab, resiko dan cara mengatasi. “Membangun komitmen bersama dalam mencegah dampak negatif perubahan iklim di Kalbar,” ungkapnya. Peserta yang diundang dalam kegiatan berjumlah 150 orang terdiri dari pemerintah pusat dalam hal ini KLHK, organisasi perangkat daerah di Kalbar, akademisi, perusahaan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri dan lembaga swadaya masyarakat. (Hen)
