JAKARTA, Landak News –
Gerakan Anti Korupsi Pemuda Kalimantan Barat (GAKPKB) menegaskan sikap tegas dalam melawan praktik rasuah di tanah air.
Pada Jumat (3/10/2025) sejak pukul 09.00 WIB, ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, mendesak lembaga antirasuah segera bertindak nyata dalam penanganan dugaan kasus korupsi di Kalbar.
Fokus utama aksi ini adalah mendorong KPK segera menetapkan status hukum Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang diduga terlibat kasus korupsi ketika masih menjabat sebagai Bupati Mempawah.
GAKPKB menilai lambannya proses hukum hanya menimbulkan ketidakpastian sekaligus menimbulkan kecurigaan publik.
“Kami hadir bukan untuk formalitas. KPK harus segera mengumumkan tersangka. Semakin lama kasus ini ditunda, semakin kuat dugaan publik bahwa ada upaya melindungi pejabat yang berkuasa,” ujar Muhammad Nafii, Ketua GAKPKB sekaligus Wasekjend PB HMI yang bertindak sebagai koordinator lapangan.
Dalam pernyataan sikapnya, GAKPKB menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
1. Mendesak KPK segera menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ria Norsan saat menjabat Bupati Mempawah.
2. Meminta KPK menindaklanjuti seluruh kasus korupsi di Kalimantan Barat secara adil dan tanpa pandang bulu, sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.
3. Menuntut percepatan penyelesaian kasus lain, seperti dugaan korupsi BP2TD, hibah Masjid Al-Falah Mempawah, dan penyalahgunaan anggaran PDAM Mempawah yang belum jelas pertanggungjawabannya.
4. Mendorong KPK untuk bekerja secara menyeluruh dalam menegakkan hukum di Kalbar demi menjaga integritas pemerintahan.
“Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak rakyat. Kami tidak ingin Kalimantan Barat terus menjadi arena bancakan elit politik. Jika KPK tetap diam, sama saja dengan membiarkan perampokan uang rakyat,” tegas Nafii.
Aksi yang digelar di jantung ibu kota ini disebut sebagai bentuk perlawanan generasi muda Kalbar terhadap praktik korupsi yang tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga merusak sendi-sendi pembangunan dan mencoreng kepercayaan publik kepada pemerintah. (R)
