Sosialisasi pemahaman perpajakan dihadapan pemilik perusahaan media online se Kalimantan Barat oleh KPP Pratama Sanggau – KP3KP Ngabang. (Foto: One)
NGABANG, LANDAKNEWS– Setiap usaha yang berbadan hukum yang lebih mengedepankan propit khususnya perusahaan media pers. Harus ada kewajiban membayar pajak.
Untuk lebih memberikan dorongan terhadap perusahaan media pers. Kantor KPP Pratama Sanggau- KP2KP Ngabang melakukan penyuluhan tentang Business Development Services (BDS) “Bersama Membangun Bangsa Bersama Berbagi Berita, di ruang pertemuan Resto Citra Melodi Ngabang, kemarin.
Dihadapan pemilik usaha media pers online se Kalimantan Barat itu Wahyudin AR dari KPP Pratama Sanggau menyampaikan beberapa poin penting dalam hal pajak.
Dimana pajak di Indonesia, kata Wahyudin, masih dikatagorikan sangat kecil dibandingkan luar negeri. Namun, di Indonesia masih banyak warganya yang engan membayar pajak. Padahal tarip pajaknya masih rendah.
“Di negara liberal seperti Amerika pajak yang dikenakan kepada warganya 60 persen terhadap penghasilan dari pada yang mengerjakan usahanya sendiri. Artinya lebih banyak negara yang ambil, ” kata pria yang menanggani eksistensi perpajakan mengenai wajib pajak baru dan wajib pajak tidak tertib.
Pajak sangat penting, lanjut Wahyudin, bahwa kita BDS ini artinya pajak tidak semestinya semata-mata pendampingnya terhadap penghitung pajak, tapi kita diberikan membina bersama-sama bermitra dengan wajib pajak baru.
Dimanan selama ini, yang merasa tidak mendapatkan pengetahuan lengkap tentang pajak tidak berpikir lagi itu pajak itu susah. Betapa banyak wajib pajak yang akhirnya membayar pajak dalam bentuk sangsi lebih besar dari ketidak tahuannya.
“Dengan membayar pajak kita lebih memahami apa itu kredit pajak (saldo pajak), ada bukti potong, pakak yang tidak harus disetor, ada pajak tidak berhutang. Dengan mengerti hal-hal ini bapak-bapak terlepas dari sangsi, ” jelasnya disela-sela Deklarasi ASPEMO Provinsi Kalbar.
Wahyudin menambahkan, ASPEMO ini tujuannya menghimpun para pemilik perusahaan media online dan sudah berbentuk badan hukum. Artinya ada kegiatan bisnis didalamnya dan ada penghasilan. Bagimana untuk pajaknya, untuk pelaporannya pajak itu tidak harus dibayarkan.
“Maksudnya setelah kita melakukan langkah-langkah ada hitungan bapak ternyata tidak harus setor pajak, tadi pelaporannya wajib disampaikan. Jangan hanya karena tidak mengisi laporan, akhirnya misal lewat tanggal 30 April 2018 karena belum diisi maka harus di denda Rp. 1 juta, ” tukasnya.
Hadir Kepala KP2KP Ngabang Erwin Budi Hermawan, Asisten I Setda Landak Alesius Asnada, dan Owner Citra Swalayan Budi Santoso.
Oleh: One
