Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2, dr. Karolin Margret Natasa. (Foto: TL)
NGABANG, LANDAKNEWS – Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2, dr. Karolin Margret Natasa akan mendorong kementerian desa untuk terus meningkatkan anggaran dana desa yang ada di Kalbar, jika dirinya dipercaya rakyat menjadi Gubernur bersama Wakilnya Suryadman Gidot.
“Selain peningkatan anggaran, kita juga akan meningkatkan pembinaan kepada pemerintah desa agar bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan dana desa mereka. Jangan hanya untuk pembangunan fisik, yang lebih penting bagaimana membangun SDM yang ada,” katanya di Ngabang, Selasa.
Dalam percepatan pembangunan di desa, Karolin juga mengharapkan setiap pemerintah desa bisa memberdayakan kaum intelek yang ada, untuk membantu percepatan pembangunan tingkat desa.
“Kaum intelek ini saya yakin ada, bahkan mungkin banyak di tingkat desa, namun kurang diajak untuk membangun desa itu sendiri,” tuturnya.
Dia mencontohkan, paling tidak di desa ada putra daerah yang sudah menyelesaikan masa kuliahnya, namun belum memiliki pekerjaan. Setidaknya, lanjut Karolin, pemerintah desa bisa memberdayakan sarjana tersebut.
“Demikian halnya dengan para pensiunan PNS, baik tenaga pendidik, tenaga kesehatan maupun bidang lainnya yang sudah tidak bekerja, juga bisa diberdayakan untuk membantu membangun desa, melalui pemikiran atau kerja langsung dari masyarakat itu,” katanya.
Menurutnya, untuk membangun desa, pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri, perlu bantuan dari masyarakat dan harus menggandeng banyak pihak.
Pada kesempatan itu juga, dirinya menyarankan kepada pemerintah desa untuk bisa membentuk Bumdes, untuk mengembangkan sumber pendapatan desa.
“Jika pemerintah desa hanya mengandalkan ADD dan dana Desa, tentu akan lama berkembang. Namun, jika dana itu bisa dikelola dan menghasilkan dana tambahan, tentu desa akan lebih mandiri,” tuturnya.
Karolin mencontohkan, salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk membentuk Bumdes, adalah dengan menyewakan mesin pertanian, seperti Handtractor atau mesin penggilingan padi.
“Kita coba contohkan, jika satu desa membeli Hand tractor, harganya mungkin Rp30 juta dan kalau beli empat unit, nilainya baru Rp120 juta. Jadi, jika dana desa yang ada Rp600 juta, tentu anggaran itu masih bisa digunakan lagi untuk pembangunan lainnya,” jelas dia.
Dengan hand tractor tersebut, pemerintah desa bisa menyewakannya kepada petani untuk membajak sawah. Dengan demikian, selain desa bisa mendapatkan pemasukan dari hasil penyewaan hand tractor itu, lahan pertanian juga tentu akan terbuka.
“Manfaat lainnya, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, tentu bisa membuka areal persawahan baru dan berujung pada percepatan perputaran ekonomi masyarakat,” kata Karolin.
Untuk mengelola Bumdes tersebut, lanjutnya, pemerintah desa bisa mengajak kaum intelek seperti yang disampaikannya pada awal pertemuan tadi.
Anggota DPR RI dua periode itu menambahkan, jika setiap desa bisa memaksimalkan dana desa yang ada, tentu proses pembangunan di tingkat desa bisa semakin dimaksimalkan.
“Jadi, saya harapkan, pemerintah desa jangan lagi terlena dan harus membuat terobosan, demi kemajuan desa mereka sendiri. Dalam hal ini, masyarakat tentu harus berperan aktif dalam pembangunan tersebut,” pungkasnya.
Penulis: Tim Liputan
Editor: One
