PAHAUMAN – Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa meminta para kepala desa yang ada di Kabupaten Landak untuk berani mengambil keputusan dalam menentukan perencanaan pembangunan di desa masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Karolin dalam sesi diskusi bersama kepala desa dan sejumlah instansi terkait dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kecamatan Sengah Temila, Kamis (14/2/2019).
Meski demikian, Karolin menegaskan agar setiap desa tidak serta merta mengusulkan semua pembangunan, tapi harus melihat mana yang lebih prioritas.
“Jangan mau enaknya saja, semua diserahkan ke Bupati. Kepala desa harus berani mengambil keputusan mana yang menjadi prioritas untuk diusulkan,” tegasnya.
“Misalnya ada usulan pembangunan jalan, pembangunan irigasi, air bersih, dan lain-lain, mana yang lebih prioritas untuk diusulkan,” tambahnya.
Dengan adanya prioritas dalam pembangunan tersebut, Karolin berharap pembangunan di Kabupaten Landak bisa lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Nah, itulah fungsi dalam mengambil keputusan, sehingga apa yang diputuskan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Bupati Landak ini pun berharap agar para kepala desa mempunyai cara berpikir yang benar dan berwawasan luas, termasuk dalam mengelola anggaran dana desa. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Landak sudah mengalokasikan Rp 76 miliar yang dianggarkan untuk 156 desa di Landak.
“Nah, sekarang ada dana desa, ada juga
anggaran Rp 76 miliar untuk 156 desa dari Pemda. Oleh karena itu, maksimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan masing-masing,” papar Karolin.
“Misalnya ada yang belum dibangun tahun ini, ya kita catat dan diusulkan kembali tahun depan, karena anggaran memang terbatas,” pungkasnya.
Mulai tahun 2019, Kabupaten Landak akan menerapkan aplikasi e-planning untuk menghimpun perencanaan pembangunan berbasis elektronik, termasuk untuk menata dan merapikan perencanaan, sehingga bisa menentukan prioritas dalam pembangunan ke depannya.
“Semoga dengan penggunaan aplikasi e-planning ini, tidak ada lagi ketimpangan dalam pembangunan,” katanya. (*)
