NGABANG – Dinas komunikasi dan informatika ( Kominfo) Kabupaten Landak melakukan sosialisasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumnetasi (PPID) tahun 2019 di aula kantor Bupati Landak, Senin (25/11/19).
Acara dibuka oleh Bupati Landak melalui asisten perekonomian dan pembangunan Alexander.
Hadir dalam sosialisasi ini perwakilan OPD sebanyak 31 orang, Camat ada 13 orang dan Kepala Desa ada 156 orang.
Kepala dinas Kominfo kabupaten Landak Yohanes A, menyampaikan sosialisasi ini untuk mengetahui keterbukaan informasi telah menjadi kebutuhan dan hak semua orang.
Orang berhak tahu kinerja badan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan Sosialisasi dan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan perwujudan dari UU ini dan Keterbukaan informasi merupakan bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintah kepada masyarakat/publik.
“Dengan demikian pemerintah harus responsif terhadap keterbukaan, karena dengan keterbukaan akan timbul legitimasi (kesahan) dan kepercayaan publik,” ujar Yohanes.
Dikatakannya sosialisasi ini sebagai bentuk peningkatan pemahaman dan wawasan serta pengetahuan tentang penyediaan dan pengelolaan informasi yang mudah dan berkualitas kepada masyarakat dan kepada pelaksana PPID agar menjadi aparatur yang profesional dalam melayani publik.
Kegiatan ini diselenggarakan untuk memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang dinamis antar petugas PPID baik di Kabupaten maupun di Kecamatan dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
“Melalui sosialisasi ini kami ingin menjadikan petugas PPID profesional dalam melayani permohonan informasi. Terlebih dengan penguasaan teknologi informasi yang harus dimiliki petugas PPID. Dan kami ingin mendorong petugas PPID lebih berinteraksi dengan masyarakat melalui teknologi informasi,” kata Yohanes .
Selain itu kegiatan ini juga untuk menjalin kerjasama, koordinasi antar petugas PPID serta ajang bertukar informasi dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik untuk peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang penyediaan dan pengelolaan informasi publik.
” Jadi kegiatan cukup penting agar dipahami dan diikuti dengan baik,” harap mantan camat Sompak ini.
Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Landak Alexander berharap keterbukaan informasi yang dilaksanakan mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.
“Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,” harap Alexander.
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Pemerintah Kabupaten Landak mempunyai Komitmen besar untuk mengimplementasikan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan sebaik-baiknya, hal-hal yang sudah dilakukan, yaitu membentuk PPID sebagai ujung tombak pengimplementasian UU KIP di Badan Publik, sejak Tahun 2011.
Pelayanan informasi publik oleh PPID selalu kita tingkatkan setiap tahunnya dan pada tahun 2017 sudah diterbitkan Peraturan Bupati landak Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
PPID Kabupaten Landak ditetapkan melalui Keputusan Bupati Landak Nomor 490/320/HK-2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Landak, yang pada Tahun 2019 susunan kepengurusan PPID diubah melalui Keputusan Bupati Landak Nomor 490/328/HK-2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Landak Nomor 490/320/HK-2017.
“Pembentukan PPID Kabupaten Landak diharapkan menjadi penggerak keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel melalui pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik,” ungkap Alexander.
Penulis: Tim Liputan
