LANDAK – Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa menerima langsung kunjugan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat di kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kabupaten Landak, Rabu (15/01/20) dengan didampingi Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kabupaten Landak, Kepala Bappeda Kabupaten Landak, Asisten II Setda Landak, para Kabid dan Kasi serta staf Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kabupaten Landak.
Kunjungan Komisi II DPRD Kalimantan Barat ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat H. Affandie AR bersama Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat Sy. Amin Muhammad, Wakil Ketua Komisi II Suib, Sekretaris Komisi II H. Mad Nawir, serta Anggota Komisi II Thomas Alexander, Ramli Rama, Arief Rinaldi, Masdar, Ardiyansyah, dan Cok Hendri Ramapon.
Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa mejelaskan potensi dan strategi pembangunan pertanian di Kabupaten Landak dengan luas tanah sawah 36.319 hektare serta memiliki kelompok tani sebanyak 2.195 kelompok dengan jumlah petani 43.216 orang.
“Ini merupakan suatu kehormatan bagi Kami dapat dikunjungi Komisi II DPRD Kalimantan Barat sehingga pembangunan program-program pertanian ini dapat kita komunikasikan dan koordinasikan. Salah satu yang menjadi program prioritas Saya sebagai Bupati Landak adalah pertanian dan perkebunan, mengingat kondisi di Kabupaten Landak sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan pekebun maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada pertanian dan perkebunan,” ungkap Bupati Landak.
Selin itu, Bupati Landak juga menjelaskan tantangan, kekurangan dan permasalahan yang dihadapi petani Kabupaten Landak terkait program-program dari pemerintah provinsi dan pusat, salah satunya permasalahan lahan, kelangkaan pupuk bersubsidi, serta tenaga penyuluh pertanian yang kurang.
“Berbagai macam permasalahan yang dihadapi petani Kita di Kabupaten Landak seperti luas sawah, menurut data DPPKH Kabupaten Landak memiliki luas 36.319 hektare sedangkan data dari Badan Informasi Geospasial melalui peta satelit hanya memiliki 20.948 hektare, serta dari data BPS tahun 2018 Kabupaten Landak memiliki luas sawah 78.953 hektare, dan dari data BPN memiliki luas 25.639 hektare sehingga ini menjadi permasalahan kita untuk mendapatkan bantuan program dari pemerintah provinsi maupun pusat. Selain itu, sarana dan prasarana terutama terkait kuota pupuk bersubsidi, irigasi, RJIT, dan JUT, kemudian program-program pusat maupun provinsi yang tidak berkelanjutan, dan yang terakhir kita juga kekurangan tenaga penyuluh pertania dengan kebutuhan penyuluh sebanyak 156 orang, yang ada saat ini hanya 91 penyuluh PNS,” jelas Bupati Landak.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat H. Affandie AR mengatakan masukkan yang disampaikan Bupati Landak akan menjadi catatan bagi Komisi II DPRD Kalimantan Barat terutama berkaitan dengan program-program yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
“Kami Komisi II ini menangani pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, perindustrian, koperasi dan kepabeanan. Dengan adanya masukkan dari Bupati Landak ini kita juga akan meninjau ke lapangan, sehingga keunggulan potensi yang ada di Kabupaten Landak dapat dijadika contoh untuk kabupaten lain dan kekurang maupun kendala yang ada di Kabupaten Landak, Kami Komisi II siap mengawal permasalahan pertanian yang ada di Kabupaten Landak,” terang Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat.
