Ilustrasi karantina wilayah. (Foto: ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)
Jakarta – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menyatakan bahwa satu-satunya kebijakan yang bisa menghentikan rantai penularan Virus Corona (Covid-19) adalah kebijakan lockdown.
“Cuma lockdown yang bisa menghentikan mata rantai penularan,” kata dia, lewat akun Twitter miliknya, @Andiarief_, pada Kamis (22/7).
Dia pun menyampaikan bahwa slogan ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Harga Mati’ tidak cocok digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19.
Andi lebih menghargai Gubernur Papua Lukas Enembe, yang diketahui merupakan kader Partai Demokrat, yang berani memilih kebijakan lockdown.
“Dalam mengatasi Pandemi yang sebesar saat ini slogan NKRI harga mati ternyata gak cocok. Mungkin negara federal jauh lebih sigap. Saya menaruh hormat cara Gubernur Papua Lukas Enembe yang memilih lockdown, saat rejim Jokowi bingung,” tuturnya.
Lebih lanjut, Andi memberikan contoh kalimat keputusan yang besar yang bisa disampaikan oleh Jokowi bila memutuskan memilih lockdown sebagai kebijakan untuk memutus rantai penularan Covid-19. Dia memparodikan Jokowi.
“Saya, Jokowi Presiden RI. Memutuskan upaya besar dilakukan dg “lockdown Nasional” 4 minggu. Pembangunan infrastruktur dan tidak mendesak Ibu kota baru saya tunda. Adapun 100 jt rakyat terdampakdiberikan BLT per minggu 500 ribu. Saya gak pelit sama rakyat. CONTOH Keputusan besar,” kicau dia.
Sebelumnya, pemerintah mengungkap alasan memilih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alis PPKM dibandingkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengklaim PPKM lebih mengintegrasikan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
“Karena ini mempunyai koordinasi yang lebih terintegrasi dari pusat sampai dengan daerah dan ini untuk menangani berbagai persoalan termasuk di wilayah-wilayah aglomerasi,” kata Airlangga dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Perekonomian RI, Rabu (21/7).
Sementara, Presiden Jokowi lebih memilih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro ketimbang lockdown karena pertimbangan ekonomi.
“Tentunya kami menyambut baik setiap masukan baik pribadi kelompok atau masyarakat termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus yang sangat pesat,” kata dia, dalam konferensi pers, Rabu (23/6).
“Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan paling tepat untuk menghentikan laju penularan covid-19,” lanjutnya.
“Kenapa pemerintah memutuskan PPKM mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi yang kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat,” urai Jokowi. (mts/arh)
Sumber: CNNI
