Ngabang (Landak News) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Landak melakukan berbagai antisipasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang hampir terjadi di beberapa dikecamatan. Salah satunya adalah dengan melakukan Monev dilapangan.
“Kita melakukan Monev lapangan itu yang pertama. Disesuaikan adanya hotspot atau titik api yang dikeluarkan oleh BMKG,” kata Rosiadi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Landak, didampinggi Robertus Analisa Kebijakan Pencegahan Bencana BPBD Kabupaten Landak, tadi pagi diruang kerjanya.
Rosiadi juga mengatakan jika ada kejadian langsung melakukan pemadam. Dalam hal ini pihaknya berkerjasama dengan TNI/Polri, dan Mangala Agni.
“Kita tidak sendiri dalam hal ini dilapangan. Bahkan kita juga melibatkan masyarakat yang ada disitu,” katanya.
Terkait Hospot di Kabupaten Landak? Mamba sapaan akrab Rosiadi mengatakan berdasarkan data BMKG pada tanggal 27 Februari 2022, jumlah Hotspot di Kabupaten Landak ada 14.
Kemudian masuk tanggal 28 Februari 2002, hotspot mengalami penurunan menjadi 3, dan pada tanggal 1 Maret 2022 hotspot di Kabupaten Landak ada 3. Meliputi Kecamatan Jelimpo, Ngabang dan Mandor.
Ia menambahkan semua data setap hari terupdate, data dari BMKG tentang hotspot dan banjir akan dilaporkan kepada Bupati, Kominfo, Kodam dan Dandim. Dari Kominfo akan meyebarkan ke dinas kantor dan badan.
Ia juga mengatakan kesiapsiagaan yang diperlukan dan tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, selalu berkoordinasi dengan kepolisian, TNI.
Kemudian tidak lupa koordinasi dengan pihak desa dan kepala desa ditambah pada saat ini. Biasanya awal bulan panas budaya para petani untuk bercocock tanam berladang pada bulan-bulan panas.
Pihaknya juga mengingatkan kepada petani jangan sampai membakar lahan pertanian, dan kearipan lokal tetap dijaga yang diatur dalam Menteri Lingkungan Hidup (LH) yaitu UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009.
Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH yang berbunyi:
“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”
Namun, ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokalyang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. (H)
