Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menepis penilaian sejumlah pihak soal konflik kepentingan atau conflict of interest terkait pernikahan Ketua MK Anwar Usman, dengan Idayati, Adik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ndak ada konflik kepentingan. Orang menikah itu ndak ada konflik kepentingan dengan jabatan. Itu manusiawi,” kata Mahfud kepada wartawan di Kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (26/3).
Mahfud mengatakan pernikahan itu juga dibenarkan oleh agama ataupun hukum.
“Soal konflik kepentingan itu kadangkala orang tak menikah juga punya. Dipersoalkan enggak yang gitu-gitu?” ujar Mahfud.
Sebelumnya, kabar pernikahan Anwar Usman dengan Idayati dikonfirmasi langsung oleh putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Senin (21/3). Gibran berujar Anwar dan Idayati telah melangsungkan prosesi lamaran pada 12 Maret 2022 lalu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, resepsi pernikahan Anwar dan Idayati bakal digelar Mei 2022 di Solo.
Setelahnya, akan digelar acara di Sumbawa, Nusa Tengggara Barat, yang merupakan daerah asal Anwar.
Di sisi lain, sejumlah pihak menyoroti soal konflik kepentingan di balik pernikahan itu. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, memandang Anwar sebaiknya melepas jabatan sebagai Hakim Konstitusi.
“Hakim harusnya tak menyidangkan kasus yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, salah satu yang utama adalah hubungan keluarga. Pertanyaannya, bagaimana mempertimbangkan konflik itu dalam kasus-kasus di MK?” kata Erasmus dalam akun Twitter @erasmus70 dan sudah diizinkan untuk dikutip.
Juru bicara MK, Fajar Laksono menyebut pernikahan Ketua MK tersebut merupakan urusan pribadiAnwar Usman.
“Sehingga saya tidak boleh berkomentar terlalu jauh menyangkut soal itu,” ujar Fajar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/3).
Fajar mengatakan, Anwar Usman akan menyampaikan sendiri hal-hal yang terkait pernikahan itu. Termasuk pengaruh pernikahan itu nantinya. (yoa/ain)
Sumber: CNNI
