Kuala Behe, Landak News – Bertempat di Aula serbaguna desa Nyayum Kecamatan Kuala Behe, Bhabinkamtibmas Polsek Kuala Behe AIPDA Heri Chandra Simatupang menghadiri pertemuan warga dengan pihak perkebunaan PT.IPM (Indoresins Putra Madiri) Wilmar Group dalam kegiatan sosialisasi berita acara & surat rekomendasi disbun landak tentang Rapat dengar pendapat (RDP) komisi B DPRD landak dengan petani plasma BJS (binak’ng jaya sejahtera) dan perusahaan PT. IPM Wilmar Group, Jumat (14/04/2023).
Hadir kegiatan tersebut; Perwakilan Dinas Perkebunan Kab. Landak, Aswanto, Perwakilan Diskumindag Yohanes Ngalai, Camat Kuala Behe Richy, SH, Danramil 12/Air Besar Peltu Lontas Bangun, Kapolsek Kuala Behe diwakili Aipda H.C Simatupang, GEM Wilmar landak Sanggau Sukino Suwito,
Manager PT. IPM Surya Hanif beserta staf, Manager Plasma Regional Wilmar Marsel beserta staf, Kades Nyayum Ismail, ST, Ketua Koperasi BJS Andrinius dan Anggota Petani Koperasi BJS berjumlah 80 orang.
Kegiatan ini adalah kegiatan sosialiasai dari pihak perusahaan PT.IPM kepada seluruh warga petani untuk mengehentikan aktivitas dan mengklaim lahan masing-masing, karena pihak PT. IPM akan melakukan rehabilitasi kebun plasma sampai bisa berproduksi scara normal.
Hal ini juga berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Kab.landak antara petani BJS (binak’ng jaya sejahtera) dengan perusahaan IPM Wilmar Group, yang dilakukan pada 15 Februari 2023 lalu, adapun poin-poin hasil RDO tersebut antarlain;
1. Bersepakat kembali kepada Perjanjian Kerjasama Kemitraan (SPKK)/MoU tanggal 16 Januari 2014.
2. Bersepakat melakukan sosialisasi kepada semua petani anggota Koperasi
3. Proses pengembalian diselesaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berita acara ini ditandatangani.
4. Petani tidak diperbolehkan kembali melakukan pemanenan di lahan baik inti maupun plasma.
5. Manajemen diberikan waktu satu tahun untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi kebun plasma menggunakan dana CSR selarna 1 (satu) tahun.
6. Kegiatan rehabilitasi dan pemanenan melibatkan pihak Koperasi BJS.
7. Selama rehabilitasi lahan plasma, hasil dibagikan setiap bulan, dengan tidak memasukkan komponen biaya investasi dan biaya operasionalkecuali biaya panen dan tranportasi TBS.
8. Bersepakat transparansi dalam proses pengelolaan kebun plasma.
9. Bersepakat apabila salah satu pihak ingkar, maka akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
10. Kegiatan teknis melibatkan pihak Koperasi, desa, manajemen PT. IPM, FORKOPINCAM, OPD Teknis, Komisi B DPRD dan perwakilan petani.
Kapolsek Kuala Behe IPTU Zulianto Melalui Bhabinkamtibmas desa Nyayum Aipda H.C Simatupang saat kata sambutan menyampaikan “Semoga dengan kegiatan pertemuan masyarakat petani dengan pihak perkebunan PT.IPM ini bisa menyelesaikan masalah Plasma di PT.IPM, Jangan membuat petani kecewa bahkan tidak percaya lagi dengan pihak perusahaan,” Ucap Bhabikamtibmas.
Adapun tanggapan dari perwakilan masyarakat menyampaikan; permasalahan pengelolaan kebun plasma di PT. IPM sudah sangat kronis, pembagian hasil tidak jelas, Kebun petani terbengkalai selama sepuluh tahun dan menjadi hutan belantara, Setelah diambil alih perawatan kebun plasma oleh petani dan sudah terawat, namun pihak perusahaan mau mengambil alih pengelolaan kebun kembali, masyarakat pun tidak setuju untuk hasil rapat pihak Disbun, Perusahaan dan Komisi B DPRD Landak mengenai pengambilan pengelolaan Kebun Plasma tersebut.
Penulis: Humas Polsek Kuala Behe Polres Landak.
