Home / Nasional

Rabu, 10 Juli 2024 - 08:11 WIB

Kata Jokowi Soal Keppres Pemberhentian Hasyim Asy’ari yang Tak Kunjung Terbit

JAKARTA –  Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan segera menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Hasyim Asy’ari dari jabatan ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.

“(Keppres) belum sampai di meja saya. Kalau sudah sampai di meja saya, saya buka, saya tandatangani,” ujar Presiden Jokowi usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024 seperti dikutip Antara.

Mengenai kapan Keppres akan ditandatangani, Presiden kembali menekankan Keppres belum sampai di mejanya. “Wong belum sampai di meja saya,” ujarnya.

Perihal adanya suara publik yang menyebut KPU tidak layak menjadi penyelenggara pemilu imbas kasus Hasyim, Jokowi membantah hal tersebut.

“Oh kan sudah sukses, menyelenggarakan pemilu, pilpres dengan baik dan lancar tidak ada masalah,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari terkait dengan kasus dugaan asusila.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta pada Rabu, 3 Juli 2024.

DKPP juga mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, kemudian meminta Presiden Jokowi mengganti Hasyim dalam kurun waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Baca juga  Dit Intelkam Polda Kalbar Supervisi Pelayanan SKCK Polsek Sengah Temila

“Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi merespons putusan DKPP soal pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asy’ari atas dugaan pelecehan seksual.

“Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada (tetap) dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur dan adil,” kata Jokowi usai meninjau RSUD Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis, 4 Juli 2024, dikutip dari keterangan video.

Jokowi memastikan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 akan tetap berjalan dengan baik setelah DKPP memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

“Pemerintah akan memastikan bahwa pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur, dan adil,” kata Presiden.

Selanjutnya, penggantian komisioner KPU setelah Jokowi terbitkan keppres…

Adapun Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan penggantian kursi komisioner KPU masih menunggu Keppres tentang pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

“DPR mulai bisa bekerja setelah Keppres pemberhentian Hasyim Asy’ari diterbitkan,” kata Doli saat dihubungi Tempo pada Sabtu malam, 6 Juli 2024.

Doli menuturkan setelah Presiden Jokowi menerbitkan Keppres pemberhentian, maka Jokowi akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk meminta sosok pengganti Hasyim. Kemudian, DPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas penggantian komisioner tersebut.

Baca juga  Bantuan Terus Mengalir, Karolin : Kita Langsung Distribusikan

Jika nantinya agenda penggantian komisioner disepakati, Doli mengatakan pimpinan DPR akan menyerahkan pembahasan berikut ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. “Baru kemudian menyerahkan (pembahasan) ke Komisi II,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan pemberhentian Hasyim harus secara sah dilakukan melalui Keppres. “Kalau tidak diberhentikan begitu, kami enggak mungkin cari penggantinya,” ujarnya.

Doli mengatakan pembahasan penggantian komisioner KPU tidak membutuhkan waktu lama. Sebab, kata dia, nama calon pengganti sudah diketahui oleh DPR dan mekanismenya telah diatur dalam undang-undang.

 

Menurut dia, calon pengganti Hasyim adalah sosok dengan urutan berikutnya setelah 7 komisioner ditetapkan menjabat. Namun, karena sosok di urutan ke-8, Viryan, telah meninggal, maka orang yang mungkin menggantikan Hasyim adalah Iffa Rosita.

“Nanti kami cek, apakah status dia masih independen atau tidak? Seperti apakah terafiliasi dengan partai politik maupun apakah pernah nyalon,” kata Doli.

Doli juga mengingatkan Presiden memiliki waktu paling lama 7 hari untuk menerbitkan Keppres pemberhentian Hasyim. Dia juga mengatakan DPR menyerahkan sepenuhnya proses penerbitan Keppres itu kepada Jokowi.

“Itu kan kewenangan Presiden. Kami enggak bisa minta-minta,” kata Doli.

Sumber: Tempo

Share :

Baca Juga

Nasional

KPU Tetapkan 17 Partai Peserta Pemilu 2024

Nasional

Satgas Tangkap Dua Pengguna Surat Palsu Ketarangan Bebas COVID-19

Nasional

Penjual Mukena Ini Ternyata Mantu Mantan Presiden RI, Model Terinspirasi Royal Family di Inggris

Nasional

Bank Dunia Puji Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Nasional

Soal ICW, Muhammadiyah Minta Moeldoko Fokus Tangani Pangani Pandemi

Nasional

Presiden Nikmati Lebaran di Yogya

Nasional

Cara Cek dan Mencairkan BPJS KIS Agustus 2023, Bisa Dapat Rp600 Ribu

Nasional

Presiden Jokowi Batal Berkantor di IKN Nusantara,Terungkap Inilah Penyebabnya
error: Content is protected !!