JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Djarot Saiful Hidayat belum lama ini mengeluarkan beberapa pernyataan terkait Presiden Joko Widodo atau Jokowi, perpindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.
Lantas, apa saja pernyataan Djarot PDIP tersebut? Berikut rangkumannya seperti dilansir dari Tempo.
Keluarga presiden terlibat aktif di politik
Djarot menyinggung di zaman Presiden Jokowi keluarga presiden terlibat aktif dalam politik praktis. Bahkan, kata Djarot, anak-anak Presiden Soeharto tidak ada yang terlibat dalam politik praktis.
“Sejak masa Pak Jokowi inilah anak-anak dan menantu sama keluarga terdekatnya itu terlibat aktif di dalam politik,” kata Djarot di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis, 11 Juli 2024.
Djarot meyakini, Jokowi tidak hanya menyiapkan anak dan menantunya masuk politik, tetapi kemungkinan juga saudara dan cucunya dipersiapkan terjun ke politik. Menurut dia, hal tersebut memang diperbolehkan dalam demokrasi asalkan sesuai prosedur.
Soal Kaesang di Pilgub Jateng
Djarot juga merespons soal kemungkinan duet Kapolda Jateng Ahmad Lutfhi-Kaesang di Pilgub Jateng. Dia mengatakan, PDIP tidak gentar.
“Masa kita takut. PDI Perjuangan itu bukan banteng penakut. Kita itu partai ideologis ya sepanjang proses itu sesuai dengan aturan,“ kata Djarot di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis, 11 Juli 2024.
Namun, dia mengingatkan, agar tidak ada praktik penyalahgunaan kekuasaan atau cawe-cawe, bukan hanya Pilkada Jateng, tetapi di semua pemilihan kepala daerah di mana pun.
“Terutama pengerahan aparat penegak hukum untuk menarget orang per orang. Itu tidak bagus,” ujar Djarot.
Menurut Djarot, seharusnya kepolisian tidak boleh memproses hukum calon atau kandidat karena ditengarai bisa menjadi pembunuhan karakter terhadap calon.
Perpindahan ke IKN
Sebelumnya, Djarot juga meragukan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara dalam waktu dekat karena masih banyak yang belum siap. Oleh karena itu, Djarot mengatakan, sebaiknya pemerintah jangan terlalu memaksakan.
“Saran saya sih jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga,” kata Djarot di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa, 9 Juli 2024.
Menurut Djarot, pemerintah terlalu memaksakan memindahkan ibu kota ke IKN. Namun nyatanya IKN belum siap, bahkan untuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Djarot mencontohkan, masih banyak yang perlu dipersiapkan di IKN, seperti listrik, air, dan infrastruktur.
“Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” kata dia.
Dia juga memprediksi proyek IKN akan mengendur pada pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, katanya, beban anggaran IKN yang sangat besar akan berbenturan dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis dari Prabowo.
Kabar terakhir, Jokowi tidak mau memaksakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN melalui keputusan presiden atau Keppres. Presiden Jokowi mengatakan, masih melihat situasi di lapangan.
Sumber: Tempo
