LANDAK – Pemerintah Daerah Kabupaten Landak menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitaliasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Landak Tahun 2025 bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Pj. Bupati Landak Dr. Gutmen Nainggolan, SH, M.Hum. Bertempat di Aula Besar Kantor Bupati Landak. Selasa (14/01/2025).
Dalam kesempatan tersebut Pj. Bupati Landak Gutmen Nainggolan mengucapkan terimakasih kepada para narasumber yang hadir pada rapat tersebut.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat akan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mengkoordinasikan strategi pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi daerah,” ujar Gutmen.
Gutmen menyebutkan beberapa hal yang telah disepakati dalam rapat high level meeting tersebut termasuk bersinergi dalam rangka pengendalian inflasi komoditas beras, diantaranya mengkaji potensi penyediaan saprotan dan alsintan, sebagai upaya peningkatan produktivitas padi.
“Pelaksanaan OPM dan GPM khususnya untuk komoditas berpotensi inflasi seperti beras sebagai dampak pencegahan inflasi akibat kenaikan harga GKP, GKG, dan beras premium per 15 Januari 2025,” lanjut Gutmen.
Pj. Bupati Landak itu juga mengatakan diperlukan adanya peran BUMD sebagai off taker dalam menjaga ketersediaan pasokan dan memotong rantai pasok.
“Kemudian diperlukan adanya KAD untuk mengurangi inefisiensi distribusi pasokan Bapokting di Kabupaten Landak,” ucap Gutmen.
Pj. Bupati Landak itu juga menuturkan sinergi dan kolaborasi antar OPD untuk pelaksanaan kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) diperlukan untuk menjaga pengendalian inflasi utamanya dalam rangka mendukung program pemerintah seperti program makan bergizi gratis.
“Selanjutnya penguatan ketersediaan data dengan pemetaan komoditas unggulan dari hulu ke hilir,” ujar Gutmen.
Gutmen juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Landak berkomitmen untuk mengoptimalkan pembayaran digital pada transaksi pemerintah daerah di seluruh OPD, termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
“Selanjutnya penyelenggaraan lomba pembayaran pajak menggunakan QRIS di level kecamatan/kelurahan/desa. Dan yang terakhir, bersinergi dalam memastikan kelancaran integrasi SIPDRI Kabupaten Landak dengan sistem PT BPD Kalimantan Barat, agar indikator SP2D Online dapat terealisasikan,” tutup Gutmen.
Dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nur Asyura Anggini Sari, Manajer Bisnis Perum BULOG Kanwil Kalbar Eri Nurul Hilal, Pj. Sekretaris Daerah Kab. Landak Heri Adiwijaya, Forkopimda Kab. Landak atau yang mewakili, Korwil BIN Landak, para Staf Ahli Bupati Landak, para Asisten Sekda Landak, para Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Landak, para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kab. Landak, Camat se-Kabupaten Landak, Kepala BPS Kab. Landak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP – Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Pimpinan Perum BULOG Kanwil Kalimantan Barat, Pimpinan Bank Kalbar Cabang Ngabang, Ketua Kadin Landak dan undangan lainnya.
(Diskominfo Kab. Landak)
